-->

Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

Tahun 2023, Sektor Pertanian Bakal Diberi Bantuan Senilai 2,7 Miliar

12 Maret 2023 | 12:38 PM WIB |

Bupati Sinjai Andi Seto Asapa saat melihat bantuan untuk sektor pertanian, di Kantor Dinas Pertanian Sinjai beberapa waktu lalu/ Foto : Dok. Pemkab Sinjai 

RAKYATSATU.COM, SINJAI
- Tak jauh berbeda dengan sektor pembangunan lain, di sektor pertanian juga menjadi fokus utama yang dikembangkan, mengingat luasnya potensi lahan pertanian yang dimiliki masyarakat.  


Pembangunan di sektor ini dinilai sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan di Daerah dan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya para petani.


Di tahun 2023 ini, berkat upaya Bupati Sinjai, Andi Seto Asapa (ASA) yang intens melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, para petani akan mendapatkan bantuan senilai Rp 2,7 miliar.


Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Sinjai, Kamaruddin, Sabtu (11/3/2023), mengutarakan bahwa Bupati ASA intens melakukan kunjungan ke berbagai Kementerian dan Lembaga sejak memimpin Sinjai.


“Alhamdulillah berkat komunikasi atau lobi yang dilakukan Pak Bupati sehingga bantuan ini bisa kita peroleh, kami mengusulkan dan alhamdulillah disetujui oleh Pemerintah Pusat,” ungkapnya.


Bantuan senilai Rp 2,7 miliar itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Terdiri dari, 1 unit UPH Hortikultura senilai Rp 130 juta, 2 unit RMU mesin senilai Rp 700 juta, dan 2 unit bangunan RMU senilai Rp 400 juta.


Selain itu, 6 unit mesin perontok padi senilai Rp 150 juta, 2 unit mesin pemipil jagung senilai Rp 50 juta, 48 unit Cultivator senilai Rp 960 juta, dan 26 unit pompa air senilai Rp 390 juta.


Sementara itu, Bupati ASA mengatakan bahwa bantuan tahun ini berupa sarana dan prasarana pertanian untuk digunakan saat pra dan pasca panen dengan nilai Rp 2,7 miliar dari Kementerian Pertanian.


“Usaha yang kita lakukan di pusat membuahkan hasil, bantuan demi bantuan masuk ke Daerah kita karena komunikasi yang kita lakukan di pusat terutama di Kementerian dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ,” kata Bupati lulusan Magister Hukum di Monash University Australia ini. [Ikhlas/Sudirman]

×
Berita Terbaru Update