RAKYATSATU.COM, MAROS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menggelar launching lembaga layanan perlindungan prempuan dan anak dalam mendukung program pemerintah dalam membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), di kawasan wisata Bantimurung, Kabupaten Maros, Selasa (1/11/2022).
Kegiatan itu dihadiri Bupati Maros AS Chaidir Syam, Direktur ICJ Makassar Warida Syafei, Camat se-Kabupaten Maros dan seluruh instansi terkait seperti Ketua PKK Maros, Kepala Lapas Maros, Kepala Pengadilan Agama Maros, Perwakilan Polres Maros, serta beberpa anggota komunitas perlindungan prempuan dan anak.
Program ini merupakan kerjasama serta dampingan dari Institute of Community Justice (ICJ) Makassar dan didukung oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) kepada pemerintah daerah Kabupaten Maros guna menekan kasus yang melibatkan prempuan dan anak-anak.
Menurut Direktur ICJ Makassar Warida Syafei, launching lembaga layanan perlindungan prempuan dan anak ini akan ada 6 Desa yakni Desa Sambueja, Desa Bontotallasa, Desa Majannang, Desa Tukamasea, Desa Marannu, dan Desa Pa’bentenge.
“Saat ini ada 6 Desa percontohan dan diharapkan dapat memberikan manfaat serta memberikan contoh kepada desa yang lainnya,” kata Direktur ICJ Makassar Wahida Syafei.
Bupati Maros mengatakan, salah satu kasus yang melibatkan prempuan dan anak adalah pernikahan di umur yang masih tergolong muda.
Saat ini Kabupaten Maros terus menekan kasus yang melibatkan prempuan dan anak dengan terus memberikan penyampaian serta pelatihan guna menghentikan kasus yang berkaitan dengan hal tersebut.
“Tahun ini menurut Pengadilan Agama Maros, kasus pernikahan dini yang telah di dispensasi mencapai 100 kasus, hal tersebut sudah sangat mengalami penurunan dibandingkan tahun tahun sebelumnya,” ungkap Chaidir Syam.
Perhatian Pemerintah Kabupaten Maros dalam menangani kasus yang melibatkan prempuan dan anak tidak main-main.
Bupati Maros sebelum mengakhiri wawancaranya pun menekankan bahwa pemerintah akan menekan kasus perlindungan prempuan dan anak hingga ZERO kasus.
“Kita akan terus berupaya menekan kasus kekerasan pada prempuan dan anak hingga ZERO kasus,” tutup Bupati Maros.
Kegiatan ini juga diisi dengan penandatanganan MoU, SOP pelayanan terpadu, Pengukuhan anggota tim gugus tugas, serta pelatihan anggota gugus tugas perlindungan prempuan dan anak. [Ikhlas/Arul]
.jpg)