RAKYATSATU.COM, SINJAI – Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai menghadiri sekaligus membuka kegiatan advokasi, sosialisasi dan pelatihan pendataan Pasti Beraksi (Penanganan Anak Tidak Sekolah Berbasis Aksi Kolaborasi), Rabu (14/9/2022) di Ruang Rapat Kantor Bappeda Sinjai.
Pasti Beraksi melalui sistem informasi perkembangan berbasis masyarakat (SIPBM) ini kerja sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan-Unicef dan LPP Kabupaten Bone.
Panitia Pelaksana, Asia Andi Pananrangi dalam laporannya menyampaikan bahwa, kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait penanganan anak tidak sekolah untuk kembali bersekolah sebagai implementasi peraturan gubernur (Pergub) tahun 2020 tetang rencana aksi percepatan penanganan anak yang tidak sekolah di Provinsi Sulawesi Selatan.
“Untuk memulai percepatan penanganan anak yang tidak sekolah berbasis kolaborasi ini dimulai dengan penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS), sehingga pelatihan harus dilakukan guna memenuhi data yang akurat yaitu by name by adres khususnya di Kabupaten Sinjai,” ujarnya.
Koordinator Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Kabupaten Bone menyebut, aksi ini sebelumnya telah dilakukan di Kabupaten Bone dan Takalar dan pada tahun 2022-2023 ada lima Kabupaten yakni, Kabupaten Sinjai, Tana Toraja, Soppeng, Maros dan Kabupaten Barru.
Perwakilan Unicef Wilayah Sulawesi dan Maluku, Sitti Eliza Muhti mengatakan, salah satu program priotas Pemerintah Indonesia dengan Unicef adalah percepatan penanganan anak tidak sekolah. Dia menyebut berdasarkan data Unicef ada sekitar 4,1 juta anak tidak sekolah.
Beberapa faktor ditemukan dilapangan salah satunya, karena masalah perekonomian dan kekerasan yang dialami.
“Di Kabupaten Sinjai juga kita berharap dan mendorong agar anak-anak yang tidak sekolah bisa kembali bersekolah. Sehingga pendataan yang akan dilakukan tentu akan menemukan solusi karena kita akan tahu, siapa anak yang tidak sekolah dimana alamat anak itu dan kenapa sehingga tidak sekolah,” katanya.
Sementara itu, Sekda Sinjai, Akbar usai membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa, pendataan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel bersama Unicef ini sangat memberikan dampak baik bagi masyarakat di Kabupaten Sinjai. Sekalipun dalam upaya menekan angka putus sekolah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai telah melakukan beberapa kegiatan.
“Di Kabupaten Sinjai Pemda telah melakukan beberapa kegiatan, misalnya Bupati telah memprogramkan setiap anak sekolah yang masuk di SD dan SMP diberikan perlengkapan sekolah secara gratis,” ujarnya.
Langkah itu diambil, kata Akbar sebagai upaya meringankan beban orang tua siswa, sehingga mereka tak lagi memikirkan biaya untuk membeli perlengkapan sekolah. Dengan begitu anak-anak semangat untuk bersekolah. Bahkan, mereka yang berprestasi diberikan bantuan untuk melanjutkan pendidikan sampai pada jenjang S3.
“Akan tetapi dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh Pemprov Sulsel dan Unicef akan memberikan motivasi bagi kita semua. Dan hari ini dilakukan pertemuan untuk pendataan. Nanti akan ditelusuri beberapa anak dirumah tersebut, sekolahnya dimana, sekolah atau putus sekolah, kemudian ada langkah-langkah yang akan kita tempuh lagi kedepannya,” kata Akbar.
Kegiatan ini turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Haerani Dahlan, perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan, Ukrima Rijal, beberapa Kepala Desa dan OPD Lingkup Pemkab Sinjai. [Ikhlas/Sudirman]
.jpg)