RAKYATSATU.COM, MAROS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros melakukan audit kasus stunting. Audit itu merupakan upaya pemerintah untuk identifikasi risiko dan penyebab risiko dalam kelompok sasaran. Mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, baduta, dan balita, di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Rabu (28/9/2022).
Kordinator Bidang KBKR BKKBN Sulsel, Ihsan mengungkapkan, penurunan stunting merupakan program prioritas nasional.
“BKKBN melakukan pendekatan dari tingkat terendah. Fokus pada pendampingan keluarga yang beresiko melahirkan anak stunting,” ungkapnya.
BKKBN ungkap Ihsan, memberikan fasilitasi data, untuk kemudian dilakukan pendampingan. Data hasil pendampingan tersebut selanjutnya akan dikonsultasikan pada pakar.
“Setelah dikonsultasikan pada pakar, hasilnya masing-masing desa ada yang beresiko berat. Butuh dilakukan intervensi dengan berkolaborasi bersama beberapa pihak, termasuk pemangku jabatan seperti kepala OPD,” tuturnya.
Sepakat dengan hal tersebut, Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari yang sekaligus ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) berharap usaha dan kerja sama seluruh pihak. Ia menyebutkan, pada era saat ini mencegah penyakit akan lebih ringan ketimbang harus mengobatinya di hari esok.
“Saya yang awalnya sama sekali tidak paham stunting kini malah sudah mendalami. Kita semua harus memiliki pengetahuan tentang itu (stunting). Yang kita cegah ini efeknya,” sebut Suhartina.
Wanita yang kerap disapa Hati ini juga menyebutkan, program yang dirancang nasional ialah bapak asuh. Khusus untuk Maros, pihaknya akan melakukan improve dengan membentuk keluarga asuh. Seorang bapak tetap memiliki peran utama mencegah dan mengedukasi atas kasus stunting.
“Jika namanya bapak asuh, statement kita hanya bapak saja yang harus berupaya. Untuk itu kita pilih keluarga asuh saja, semua ikut terlibat. Meskipun begitu, akan ada satu momen seorang ayah akan menunjukkan kepada anak gadisnya bagaimana kondisi keluarga yang terkena stunting,” pungkasnya. [Ikhlas/Arul]
.jpg)