RAKYATSATU.COM, WAJO - Massa yang tergabung dalam Persatuan Pengusaha Pasar Malam (PPPM) Kabupaten Wajo mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, Kamis (01/10/2020)
Kedatangan ratusan massa itu untuk menyampaikan aspirasi meminta agar Kapolres Wajo mencabut perintah penutupan pasar malam yang selama ini menjadi lahan pencarian nafkah untuk memenuhi hidup keluarganya
Kedatangan Pengusaha Pasar malam ini diterima langsung H. Sudirman Meru Ketua Komisi II DPRD Wajo, Haeruddin Sekretaris Komisi I DPRD Wajo dan Andi Bakti Werang.
Rahmatullah selaku Ketua Persatuan Pengusaha Pasar Malam Kabupaten Wajo mengatakan, kehidupan pengusaha saat ini sangat susah, dimana saat ini masih dalam keadaan pandemi hingga tidak ada sama sekali aktivitas dan tidak mempunyai penghasilan.
"Sudah berbulan-bulan modal usaha kami makan, karena tidak ada pemasukan, kami terkapar bukan karena Corona, tapi kami terkapar karena faktor ekonomi kami yang terpuruk," tegas Rahmatullah
Dirinya berharap agar Kapolres Wajo membuka pintu hatinya untuk mencabut perintah penutupan kegiatan pasar malam, agar kami bisa memberi makan kepada keluarga kami.
"Kami berharap bapak Kapolres membuka pintu hatinya untuk mencabut larangannya, kami ini butuh makan, anak-anak kami butuh susu,” ujar Rahmatullah sambil menangis.
Kasat Intel Polres Wajo, AKP. AB. Laba yang hadir mewakili Kapolres Wajo, menjelaskan, bahwa memang ada instruksi dari pimpinan Polri untuk tidak mengeluarkan ijin keramaian saat pandemi Virus Corona 19.
"Perintah untuk tidak menerbitkan surat ijin keramaian, adalah garis Komando, sebagai upaya memutus mata rantai Covid 19, dan kami tidak mau mengambil resiko untuk melanggarnya,” ujarnya.
Menurutnya, Polisi sudah sangat bijaksana karena tidak melakukan tindakan berupa proses hukum, tetapi melakukan tindakan persuasif untuk menutup kegiatannya.
Ketua Tim penerima aspirasi, H. Sudirman Meru didampingi Haeruddin Sekretaris Komisi I DPRD Wajo dan Andi Bakti Werang sangat mengapresiasi kedatangan para pedagang pasar malam untuk menyampaikan aspirasinya.
“Kedatangan saudara-saudara sudah tepat, karena tempat ini adalah milik kita bersama dan tempatnya untuk menyampaikan aspirasi untuk dicarikan solusinya tanpa melanggar aturan,” ujarnya.
Ketua Komisi II ini menyebut, jika memang ada telegram dari pimpinan Polri tentang kepatuhan terhadap protokoler kesehatan, tetapi tetap akan dicarikan solusi tanpa melanggar hukum.
“Intinya jangan melanggar aturan protokol kesehatan, apalagi sudah ada Peraturan Bupati tentang penegakan disiplin protokol kesehatan,marilah kita bersama-sama mencarikan solusi,” pungkasnya.
(Humas dan Protokoler DPRD Wajo)
.jpg)