RAKYATSATU.COM, WAJO - Sebagai upaya terwujudnya partisipasi Pemerintah Daerah (Pemda) demi tercapainya Universal Coverage, maka pada Senin (26/10/2020) BPJS Kesehatan Kabupaten Wajo menggelar acara Forum Komunikasi para pemangku kepentingan utama tingkat Kabupaten.
Forum yang disebut sebagai Forum Komunikasi para Pemangku Kepentingan Utama Tingkat Kabupaten tersebut beranggotakan perwakilan dari berbagai instansi atau lembaga terkait diantaranya yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan Dinas Dukcapil.
Fokus utama dalam melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi para pemangku kepentingan utama ini adalah dukungan dari para stakeholder meliputi aspek kepesertaan, aspek regulasi dan aspek lainnya yang dapat mendukung terlaksananya program JKN-KIS dalam rangka mewujudkan Universal Helath Coverage di wilayah Kabupaten Wajo khususnya.
“Berbagai dukungan diperlukan demi tercapainya cakupan semesta kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Oleh karenanya, melalui forum komunikasi ini diharapkan dapat menyatukan gagasan, saran dan pemecahan masalah di Kabupaten Wajo khususnya serta agenda hari ini kami menekankan pula komitmen BPJS Kesehatan yang selalu siap membantu pemda dalam mengawal Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo menuju Universal Health Coverage pada tahun 2021 serta mempermudah koordinasi antar instansi yang terkait dalam menyelesaikan kendala-kendala di lapangan,” jelas Sri Wahyuni, Kepala Kantor Kabupaten Wajo
Pada forum kali ini dibahas terkait validitas data penduduk Kabupaten Wajo sebagai persiapan Kabupaten Wajo menuju Universal Health Coverage melalui sinergi dengan lintas lembaga serta pihak desa/ kelurahan setempat. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Kantor Cabang Watampone, profil kepesertaan JKN_KIS Kabupaten Wajo per September 2020, penduduk Kabupaten Wajo yang telah terdaftar menjadi peserta JKN-KIS adalah sejumlah 311.536 jiwa penduduk atau 82,77 % dari jumlah penduduk Kabupaten Wajo yaitu 376.386 jiwa penduduk.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo, Amiruddin, menyampaikan bahwa data penduduk yang valid merupakan kebutuhan pemerintah, sehingga hal ini juga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
“Oleh karenanya, saya juga menginstruksikan agar setelah pertemuan ini kita membentuk tim percepatan dalam rangka Kabupaten Wajo menuju Universal Health Coverage pada tahun 2021,” pungkasnya. (Rasul)
.jpg)