Kegiatan ini dibuka langsung oleh Gubernur Provinsi Sulsel Prof. Nurdin Abdullah dari Kantor Gubernur Sulsel dan diikuti oleh para Kepala Daearah dan Forkompimda Se-Sulsel.
Rakorwas ini sendiri turut diikuti oleh Bupati Sinjai Andi Seto Asapa, Wakil Bupati Sinjai Hj. A. Kartini Ottong, Ketua DPRD Sinjai Drs. Lukman H. Arsal, para Forkopimda, Sekda Sinjai dan beberapa Perangkat Daerah.
Tujuan rakor ini untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergitas Pengawas Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum khususnya dalam akuntabilitas anggaran penanganan percepatan Covid-19. Selain itu dalam kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatangan MoU antara Pemprov dan Kejati Sulsel terkait penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara
Kasatgas wilayah 8 Korpsupgah KPK Dian Patria menegaskan bahwa penggunaan anggaran dalam penangan Covid-19 harus tepat sasaran dan pengawasan haris dilakukan secara ketat.
Gubernur Sulsel dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanganan Covid-19 di Sulsel diperlukan sinergitas yang baik antar semua stakeholder dalam memutus mata rantai penularan virus corona.
"Anggaran yang besar tidak akan memutus mata rantai penularan covid-19 tetapi diperlukan kesadaran, kedisiplinan, kepatuhan dan kepercayaan masyarakat bahwa Covid itu sangat membahayakan," katanya.
Olehnya itu Nurdin Abdullah berharap kepada seluruh Kepala Daerah di Sulsel untuk terus melakukan tracing dan testing secara massif serta memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memutus penularan Covid-19.
Sementara itu Wakil Bupati Sinjai Hj. A. Kartini Ottong menjelaskan bahwa kegiatan ini untuk menyamakan persepsi dalam penanganan Covid-19.
"Masih tingginya kasus Covid-19 di Sulsel menjadi perhatian utama sehingga akan ada peraturan atau kesepakatan yang akan dibuat oleh Gubernur Sulsel yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah dalam menangani Covid-19 ini, " ujarnya. (Ads)
.jpg)