"Saya mewakili masyarakat meminta pemda segera menyakurkan bantuan ini sebelum hari raya Idhul (ID) Fitri," tegas Andi Lilo AK, Senin (18/05/2020) malam.
Ia menjelaskan, mengapa pihaknya sangat mendesak Pemkab Bone menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Pemkab Bone melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bone secepatnya karena hal itu sudah sangat dibutuhkan masyarakat apalagi di saat-saat ini.
"Maret lalu melalui surat pak Sekda, di tujukan ke teman-teman lurah dan desa per tanggal 17 April, meminta semua lurah dan desa menyetor kartu keluarga (KK) warga yang terdampak covid di luar dari penerima bantuan PKH, BPNT dan penerima bantuan sosial tunai dari kemensos, namun sampai saat ini belum disalurkan, ada apa," ujarnya lagi.
"Lurah dan desa pun mengirim data ke Dinsos Kabupaten Bone dan langsug diverifikasi dengan dihadapkan ke Kejaksaan dan Inspektorat Kabupaten Bone, yang artinya semua mekanisme sudah dilalui. Namun sampai saat ini bantuan ini tak kunjung dibagikan padahal masyarakat sudah sangat membutuhkan disaat-saat seperti ini," tambah Andi Lilo AK.
"Jujur kami sangat kasian dengan teman-teman lurah dan desa yang saat sekarang ini jadi sasaran pertanyaan warga karena kartu keluarga sudah disetor tapi bantuan belum ada. Tidak sedikit teman-teman lurah dan desa tanyakan ke kami bagaimana prosesnya. Kebetulan Dinsos adalah mitra kami di Komisi IV DPRD Bone jadi setau kami semua proses harusnya sudah selesai," ujarnya lagi.
Lanjut Andi Lilo AK yang juga mantan pebalap motor Kabupaten Bone ini bahwa, yang perlu diketahui ada 27 milyar yang sudah disepakati untuk bantuan jejaring sosial yang ada dalam bantuan penanganan Covid-19 di 82 milyar tersebut.
"Tapi sampai saat ini belum ada serapan anggaran itu, artinya dari 27 milyar itu belum ada yang terpakai untuk bantuan ke masyarakat, malah yang terbagi selama ini semua bersumber dari bantuan provinsi dan pusat," ujar Andi Lilo AK.
Ia juga merasa heran dan kasihan atas adanya anggaran keluar tanpa melalui review dan revisi dari Kejaksaan dan Inspektorat. Padahal menurutnya itu salah satu prosedur yang harus dilalui dulu sebelum anggaran itu dicairkan, seperti anggaran Rp 700 juta untuk rumah singgah.
Malah anggaran Satpol PP Bone itu dari 5 milyar menjadi Rp 600 juta yang disetujui dari revisi kejaksaan dan Inspektorat, demikian pula Dinsos Kabupaten Bone dari 10 milyar direvisi menjadi 5,6 milyar tapi belum cair sampai saat ini.
"Yang saya herankan malah anggaran yang keluar tanpa melalui reviuw dan revisi dari kejaksaan dan inspektorat. padahal itu salah satu prosedur yg harus dilalui seprti anggaran satpol pp itu dari 5 milyar jadi 600 juta yang diacc hasil dari revisi kejaksaan dan bantuan dinsos ini dari 10 milyar di reviuw jadi 5,6 milyat tapi belum cair hingga saat ini," tambahnya.
Selain BLT dari Dinsos Kabupaten Bone, Andi Lilo AK juga menyinggung anggaran rumah singgah isolasi Covid-19 Kabupaten Bone, yakni kampus Politeknik Bone.
"700 juta untuk rumah singgah yang ada di Dinas Kesehatan Bone itu tanpa revisi langsung bisa cair, padahal 700 juta itu saya anggap pemborosan karna rumah singgah itu bukan aset pemda," sindir Andi Lilo AK.
Ia pun menyarankan agar rumah singgah tersebut dialihkan ke hotel saja dengan beberapa pertimbangan seperti bukan aset milik Pemkab Bone dan anggarannya juga tidak sebanyak Rp 700 juta
"Rumah singgah itu efektifnya di hotel saja sekalian kita berdayakan beberapa hotel yang ada di Bone yang juga terkena dampak covid, itu 100 juta bisa lebih meminimal anggaran," ujar Andi Lilo AK.
Selain itu, ada pula menurutnya yang lebih urgent lagi yang dana anggarannya belum cair juga padahal sudah melalui revisi dari Kejaksaan dan Inspektorat, yakni pengadaan mobiler RSUD Tenriawaru Bone.
"Yang urgent seperti pengadaan mobiler RSUD Tenriawaru Bone juga belum terealisasi sampai sekarang, padahal itu sangat urgent yang juga sudah melalui reviuw dan revisi. Sekali lagi saya harap dan minta Pemkab Bone agar segera mencairkan sebelun hari raya ID Fitri," pungkasnya. (Rasul)
.jpg)