Lewat postingan itu, dia mengatakan agar warganet bersabar karena sebentar lagi akan diumumkan, tinggal menunggu waktunya.
Namun demikian, dalam memilih siapa menteri di kabinet kedua ini, Presiden Jokowi harus memilih anak buahnya yang mampu mengatasi konflik sosial dan menangani potensi disintegrasi yang terjadi dibelakangan ini.
"Saya kira ini wajib memilih menteri yang berkualitas, karena kalau kita bicara masalah konflik sosial memang harus diselesaikan, kasus seperti Aceh, Papua, harus jadi perhatian betul Presiden," ujar Pengamat Politik Indobarometer Muhammad Qodhari melalui Siaran Pers nya ke redaksi rakyatsatu.com, Sabtu (19/10/2019).
Tak hanya itu, lanjut dia, Presiden Jokowi juga harus mampu memilih menteri yang mengerti masalah kekinian. Misal seperti potensi konflik di wilayah-wilayah rawan gejolak sosial. Seperti yang terjadi di Aceh yg terbilang sensitif benturan.
Yang paling penting adalah masalah-masalah seperti yang terjadi saat ini, mengenai intoleransi, radikalisme, dan konflik sosial akar rumput. Karena Ini umumnya sering muncul. Seperti masalah Papua bukan hanya masalah di keamanan saja, tetapi lebih kepada intoleransi dan radiklisme.
"Saya kira ini masalah besar ini, yang harus benar benar diperhatikan," kata dia.
Kunci dari masalah masalah diatas itu adalah ada di Kementerian-kementerian dalam hal ini anak buah Jokowi di Kabinet periode dua ini. Kabinet Jokowi bisa belajar dari penyelesaian konflik di Aceh sedikit banyak memberi pengalaman empiris.
Kementerian-kementerian tertentu memiliki peren sentral dalam mencegah terjadinya konflik sosial yang kerap muncul di kalangan masyarakat. Misalnya di Kemendikbud ada Diknas, ini yang memiliki peran, dalam hal ini memberikan pemahaman agar tidak terjadi permasalahan permasalahan sosial.
Untuk itu peran Menteri di periode kedua ini bisa mengatasi persoalan persoalan sosial yang dapat memicu konflik.
Untuk itu, masalah masalah menjadi pekerja rumah ini diperiode kedua ini bisa diselesaikan melalui pendekatan pendeketan yang baru. "Jangan pakai rumusan yang pertama di periode kedua ini," ujarnya
Di timur Indonesia masih punya madalah di Papua, di Barat punya pengalaman konflik sosial berkepanjangan di Aceh. Pengalaman di Aceh harus harus jadi perhatian serius Jokowi Amin.
Maka menterinya harus kuat, agar kedua isu itu bisa dikelola dengan aman. Jangan sampai terjadi terjadi lagi konflik intolerasi dan radikalisme ini di kemudian hari," ujarnya lagi
Termasuk, lanjut dia, Jokowi perlu memiliki menteri, yang memiliki kemampuan lobi di level internasional. Salah satunya, seperti konflik yang mencuat di kalangan internasional.
"Persoalan Papua, Aceh, yang terjadi bukan hanya masalah ekonomi saja. Maka pembantu Presiden Jokowi harus bisa menyelesaikan masalah masalah yang terjadi, pendekatan nya bukan lagi seperti pendekatan yang pertama," kata dia. (**)
.jpg)