Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Umum (Sekum) LSM Lepas Kabupaten Bone, Asmarjun, kepada Rakyatsatu.com, Jumat (04/10/2019) malam.
Asmarjun menjelaskan, lambatnya keputusan fraksi Golkar dan fraksi Demokrat menetapkan kadernya menduduki posisi pimpinan DPRD Kabupaten Bone, yang berakibat pada belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan ( AKD) sampai saat ini, sehingga sama sekali tidak adanya agenda Legislatif yang bisa berjalan.
"Sebagai masyarakat yang menanti komitmen dan janji anggota DPRD tentunya kami sangat kecewa dan ini menunjukkan indikasi awal kegagalan mereka dalam memberikan teladan /prilaku demokrasi kepada rakyat, ketika persolan tekhnis seperti itu saja sampai saat ini belum bisa dirampungkan sampai saat ini sejak mereka dilantik," tegas Asmarjun.
"Melihat masalah ini kami merasa pesimis mereka bisa berpihak pada kepentingan rakyat dalam menjalankan amanah nantinya, karena sangat tidak logis keterlambatan penetapan Pimpinan Lembaga DPRD disebabkan oleh pertimbangan kemaslahatan rakyat Bone, bahkan kami patut curiga kalau ini sesungguhnya polemik elit politik yang sama sekali tak ada dampak positifnya pada kemaslahatan rakyat, tapi justru sebaliknya karena mereka telah membuang buang waktu tidak bekerja sementara gaji mereka tetap jalan dalam rangka melayani aspirasi rakyat," tambahnya.
Lanjutnya, agenda besar telah menanti DPRD Bone, yakni Pembahasan Anggaran Pokok Tahun Anggaran 2020, yang tentunya membutuhkan waktu untuk mereka telaah dan sharing secara baik-baik untuk memastikan program yang ditetapkan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bone berpihak pada kemaslahatan rakyat. (Rasul)
.jpg)