Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa meylangsungkan Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Desa terkait dengan Progress Pencairan APBDes dan Permasalahan Desa.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Sinjai, Drs.Yuhadi Samad melaporkan bahwa Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi ini bertujuan untuk mencegah penyimpangan dan kesalahan dalam Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Sinjai.
Wakil Bupati Sinjai, Hj. Andi Kartini Ottong, SP.,M.SP yang membuka Rapat Monitoring Evaluasi secara resmi menyampaikan bahwa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, salah satu indikator penyelenggaraan Administrasi Desa yang baik adalah terwujudnya tata kelola keuangan desa yang memenuhi prinsip-prinsip mekanisme berdasarkan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang dikelola berdasarkan Asas-Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif Serta Dilakukan Dengan Tertib Dan Disiplin Anggaran.
Beliau berharap dengan adanya Rapat Monev ini mampu memberikan pengelolaan Dana Desa yang akurat dan optimal.
“Oleh karena itu pelaksanaan Rapat Koordinasi ini diharapkan dapat menjadi jembatan permasalahan dan kegiatan pemerintahan di desa.” Harapnya.
Wakil Bupati Sinjai juga menambahkan bahwa faktor utama dalam pengelolaan dana desa adalah Sinergitas antara Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa sangat penting terkait keseriusan desa dalam merencanakan, mengelola dan melaksanakan serta mempertanggungjawabkan dananya.
Rapat Monitoring Evaluasi ini menghadirkan Narasumber dari Tim Pengawal Dan Pengamanan Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah, yaitu ; Kepala Inspektorat Kabupaten Sinjai, Andi Adeha Syamsuri, AP,S.IP.,M.Si, Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Sinjai, Ibu Siti Nudarliah, SH, Kasat Reskrim Polres Sinjai, AKP Noorman, S.IK dan Kepala Bank Sulselbar Cabang Sinjai, Hendra Saad. (Asw/Hums)
.jpg)