Hal itu disampaikan Ketua Rombongan dan Pimpinan Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, H Musa saat Konsultasi dan Koordinasi untuk mendapatkan referensi dan penjelasan terkait implementasi aplikasi perpustakaan digital “i-Badung Digital Library” di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung, Bali. (1-4 Mei 2019)
Kata Musa, aplikasi i-Badung Digital Library ini dilengkapi dengan fitur sosial media yang dapat diakses melalui ponsel pintar, tablet, laptop maupun komputer dengan terlebih dahulu mengunduh aplikasi "iBadung".
Adapun landasan hukum dari inovasi aplikasi ini, Pembukaan UUD 1945 dan UU No. 43 Tahun 2007.
"Perpustakaan digital tersebut bertujuan agar masyarakat melakukan pengaksesan informasi dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat,"tuturnya.
Namun, ia berharap, keberadaan "iBadung" tersebut juga tidak boleh meninggalkan perpustakaan konvensional.
Pemerintah daerah bertujuan agar perpustakaan digital dan perpustakaan konvensional berjalan sejalan dalam rangka meningkatkan minat baca dan tumbuh menjadi budaya baca.
"Dengan demikian dapat mewujudkan masyarakat yang cerdas dan intelektual,"ujarnya.
Adapun bentuk kerjasama dalam aplikasi ini yakni antara Pemerintah Daerah Badung dengan pengembang Aksaramaya yang berpusat di Jakarta.
Dikatakannya, aplikasi ini merupakan hibah namun konten atau isi dalam i-Badung tersebut itulah yang dibeli namun tidak diperjualbelikan ke masyarakat karena dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.
"Maka disinilah konten tersebut dipinjam secara terbatas dan adapun jika user atau peminjam ingin lebih lama membaca buku yang sama lagi maka disinilah tujuan adanya perpustakaan konvensional,"jelasnya. (Humas & Protokol DPRD Kabupaten Wajo)
.jpg)