Adanya pernyataan oknum KASN sebagai narasumber di media tersebut, yang menyebut Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae 'Bloon dan Dungu', menurut Daniel sangat tidak pantas.
"Mestinya kalau memang ini masalah, harusnya dilakukan upaya klarifikasi dan pembenahan/perbaikan bukan menyatakan pendapat yang menggiring opini publik dengan pemilihan diksi yang tidak sepantasnya sebagai seorang Komisioner. Gunakanlah kewenangan dengan saluran formal yang konstruktif dan Solutif," ujar Daniel.
Dengan peryataan oknum KASN tersebut menggunakan frasa itu, mengindikasikan sosok yang arogan, emosional.
"Terlebih pernyataan ini mengindikasikan tidak bebas nilai sebagai Lembaga Independen. Kita semua tau, tahun ini tahun politik sehingga akan sangat cenderung masyarakat terkooptasi ke ranah politik," tambahnya.
Mengingat saat ini Jajaran Pemda Kabupaten Tana Toraja, sementara memenuhi panggilan Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Otonomi Daerah atas Penataan Jabatan, maka Daniel berharap untuk menunggu hasilnya nanti.
"Nah mari kita tunggu hasil dari Jakarta. Mestinya cara-cara administrasi seperti ini dilakukan jika mmg terbukti terjadi pelanggaran administrasi kepegawaian, sekali lagi bukan dengan peryataaan/pendapat yang sangat tidak santun serta Jauh dari Citra KASN yang diisi oleh orang orang yang bsrpendidikan dan memiliki standar etika. Kami tidak begitu paham dgn Sistem Management Kepegawaiaan, tapi kami sangat mengerti nilai - nilai kesantunan/kepantasan. Sehingga kalau pun ada kesalahan yg terjadi dalam mekanisme Management Kepegawaian, tidak disikapi dengan nada reaktif dan provokatif. Silahkan di koreksi, dimanapun bila ada kesalahan sebesar apapun stratanya, tidak boleh kita membuat pra penilaian dengan nada kasar dan tidak santun," kunci Daniel.
Sebelumnya, beberapa media menulis bahwa, Anggota Komisioner KASN, I Made Suwandi menilai Nicodemus Biringkanae tak paham pemerintahan padahal berstatus sebagai seorang Bupati.
Hal ini disebabkan, kaerena Bupati mengambil alih tugas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Tana Toraja. Jabatan itu dia isi lantaran kepala dinas sebelumnya telah pensiun sehingga terjadi kekosongan.
Hal tersebut berdasarkan Surat Perintah (SP) Bupati Tana Toraja Nomor: 820 -40/BKPSDM/III/2019 yang dikeluarkan oleh dirinya sendiri sebagai Bupati Tana Toraja.
(Kris)
.jpg)