Alfian T Anugerah mengatakan, diskusi publik ini untuk menjawab sejumlah pertanyaan keraguan yang sering muncul di media sosial (medsos) terkait kualitas dan kapasitas serta kompetensi calon legislatif (caleg) anak pejabat.
"Makanya kami berusaha mengundang semua caleg anak pejabat yang bertarung untuk Legislatif Kabupaten Bone untuk memberikan ruang kepada mereka (caleg anak pejabat) guna menjawab tantangan dan keraguan tersebut," tegas Alfian.
Sejumlah caleg anak pejabat pun hadir pada diskusi publik tersebut namun ada pula yang tidak hadir. Adapun yang hadir, Rismono Sarlim, Ade Fery Afrizal Ambo Dalle dan Rangga.
Sementara caleg anak pejabat yang tidak hadir diantaranya, Andi Muhammad Wahyu, caleg dari partai Demokrat anak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Andi Herman Sampara, Andi Syahrul Ramadhana, caleg dari PAN anak Sekda Kabupaten Bone H Andi Surya Darma dan Andi Adinda caleg dari partai Demokrat.
Rismono Sarlim (anak Kadisdik) Kabupaten Bone, H Rosalim, yang merupakan incumbent yang bertarung di daerah pemilihan (dapil) satu (1) Kabupaten Bone, dari partai Hanura, yang hadir pada diskusi tersebut, mengatakan, kalau dari topik diskusi tersebut, dirinya merasa ada diskriminasi/diksriminatif kalau dikatakan caleg anak pejabat karena tidak ada pejabat yang pernah ikut bersamanya karena ada regulasi yang mengatur tentang pejabat.
"Membawa nama orang tua sebenarnya menjadi beban bagi saya. Ini panggung untuk kita bahwa kita tidak berada dibawah ketiak orang tua. Intinya, bagaimana kita memahami fungsi hak tugas dan tanggungjawab Legislatif itu yang harus difahami untuk menjadi caleg berkualitas. Kemudian regulasi terkait pejabat atau ASN sangat jelas bahwa tidak boleh terlibat politik," jelasnya.
Ia pun berharap agar kegiatan diskusi publik semacan ini agar dilaksanakan pula di tempat atau dapil lainnya agar tidak ada anggapan dikotomi.
Sedangkan, Ade Fery Afrizal Ambo Dalle, anak Wakil Bupati Bone, H Ambo Dalle, caleg dari partai Golkar, justru mengatakan, lihat track record caleg tersebut. Ia pun menghimbau kepada masyarakat, khususnya kepada pemilih agar berani menilai semua caleg dan tidak mendiskriminasi para caleg karena masyarakat memiliki hak untuk memilih dan menilai para caleg. Olehnya itu, masyarakat yang harus punya referensi untuk menilai caleg.
"Lihat track record caleg tersebut. Saya sudah pernah melakukan perancangan regulasi, bahkan saya pernah memberikan materi terkait hal itu pada sejumlah anggota DPRD Bone. Mungkin kinerja saat ini belum memuaskan karena kualitas SDM belum memenuhi standar, makanya masyarakat yang harus punya referensi untuk menilai caleg. Eksekusi dan Legislatif harus saling mendukung atau bersinergi dan saya tidak sepakat dengan bahasa caleg Milenial anak muda, kita tidak boleh mendikotomi antara yang tua dan muda," jelasnya.
Sementara itu, Rangga, caleg dari PPP, anak Sekwan DPRD Kabupaten Bone HM Ridwan, menjelaskan bahwa lihatlah bagaimana dia bersosialisasi di masyarakat, apakah dia bersama orang tuanya atau tidak.
"Masyarakat harus menilai apakah anak pejabat yang caleg saat sosialisasi didampingi oleh orang tuanya, dan apakah caleg tersebut memang mengetahui fungsi Legislatif itu sendiri. Jadi caleg terpilih bukan dari anak pejabat atau tidaknya, tetapi ia terpilih atau tidak terpilih tergantung pemilihnya," tegasnya.
Sementara itu, salah seorang pengamat politik di Kabupaten Bone, Andi Muh Edil, mengapresiasi diskusi publik tersebut. Ia pun mengapresiasi pula caleg dari anak pejabat yang berani hadir pada kegiatan itu. (Rasul)
.jpg)