RAKYATSATU.COM, SINJAI - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menggelar rapat pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI semester pertama tahunn 2018 yang bertempat diaula BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (10/07).
Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018.
Hadir dalam kegiatan tersebut Plt.Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, Tauto Tata Ranggina, para Bupati/Walikota, Wakil Bupati se-Sulawesi Selatan, para Sekretaris Daerah se-Sulawesi Selatan, para Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten/Kota, para pejabat struktural dan pejabat fungsional.
Dari Sinjai nampak hadir Wakil Bupati Sinjai Andi Fajar Yanwar, Plt. Kepala Inspektur Inspektorat Sinjai Andi Yusran Maddolangeng, Kasubag Tindak Lanjut Bagian Hukum Setdakab Sinjai Mulyadi.
Wakil Bupati Sinjai Andi Fajar Yanwar mengatakan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, dan sekaligus mengevaluasi apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan, baik dari sisi pengelolaan administrasi maupun dalam pengelolaan keuangan,
"Sehingga melalui kegiatan ini kita bisa melakukan perbaikan kedepan, agar kita tetap bisa mempertahankan capaian opini WTP yang telah kita raih dalam 2 tahun ini," katanya.
Kepala perwakilan BPK RI Sulsel Drs.Widiyatmantoro mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan melakukan perbaikan pelaporan keuangan negara.
Sementara Sekda Provinsi Tauto Tataranggina dalam sambutannya mengatakan akuntabilitas menjadi konsep yang harus diterapkan pada setiap entitas penyelenggara pemerintahan termasuk pada pengelolaan keuangan daerah, tentu adalah muaranya membentuk kepercayaan publik terhadap sumber daya yang dikelolanya, sehingga legitimasi pemerintahan dapat terbangun, setiap nilai rupiah yang dikelola pemerintah harus dipertanggung jawabkan dengan baik secara periodik.
"Kegiatan ini cukup strategis, sehingga terbuka ruang komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan hasil temuan tindak lanjut pemeriksaan dari BPK RI," pungkasnya. (humas)
.jpg)