RAKYATSATU.COM - Bermodus menggelar lokakarya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama jajaran Polres Sumedang dan Polsek Jatinangor, Jawa Barat berhasil membekuk komplotan penipu seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.
Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti tim BKN. Terdiri dari Humas BKN dan Kantor Regional (Kanreg) BKN III Bandung.
Pasca mengadukan secara resmi dugaan penipuan dan pencemaran nama baik atas nama BKN, Pelaksana Harian (Plh) Kakanreg BKN Bandung, Usman langsung menerjunkan pejabat dan stafnya untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dengan tim Reskrim Polres Sumedang dan Polsek Jatinangor.
“Dari mereka kami menyita dokumen, laptop, (alat) EDC BRI, ponsel, dan beberapa barang lain. Kasus ini akan kami kembangkan lebih lanjut untuk memburu otak pelaku," kata Dede dalam keterangan resmi BKN di Jakarta, Kamis (1/3/2018).
Sementara itu, Kapolres Sumedang, AKBP Hari Brata meminta tim Polres bertindak cepat agar komplotan ini dapat segera dibekuk dengan harapan tidak ada lagi korban.
Hari menambahkan, tercatat lebih dari 60 orang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang menjadi korban seleksi penerimaan CPNS palsu.
“Setoran awal korban berkisar Rp 5-15 juta dan akan ada setoran lebih banyak setelah korban mendapat SK CPNS yang tentu saja palsu," ujar dia.
Data Polres Sumedang menyebut, korban penipuan berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yakni Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua.
Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan berharap setelah peristiwa ini tidak ada lagi masyarakat yang tertipu iming-iming menjadi CPNS lewat jalur di luar proses seleksi resmi.
“Semua informasi tentang penerimaan CPNS hanya disampaikan melalui kanal-kanal informasi yang dimiliki BKN, di antaranya web bkn.go.id, media sosial Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube Channel," tegasnya yang dikutip pada liputan6.com
Ridwan menambahkan, meskipun belum ditemukan keterlibatan oknum BKN, pihaknya akan terbuka dan bekerja sama dengan pihak kepolisian jika di kemudian hari ada bukti keterlibatan oknum pejabat dan staf BKN.
"Bila ada korban penipuan ini (seleksi penerimaan CPNS 2018) untuk tidak segan menghubungi pihak kepolisian setempat mengingat kasus ini sudah termasuk skala nasional," pungkasnya.(**)
Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti tim BKN. Terdiri dari Humas BKN dan Kantor Regional (Kanreg) BKN III Bandung.
Pasca mengadukan secara resmi dugaan penipuan dan pencemaran nama baik atas nama BKN, Pelaksana Harian (Plh) Kakanreg BKN Bandung, Usman langsung menerjunkan pejabat dan stafnya untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dengan tim Reskrim Polres Sumedang dan Polsek Jatinangor.
“Dari mereka kami menyita dokumen, laptop, (alat) EDC BRI, ponsel, dan beberapa barang lain. Kasus ini akan kami kembangkan lebih lanjut untuk memburu otak pelaku," kata Dede dalam keterangan resmi BKN di Jakarta, Kamis (1/3/2018).
Sementara itu, Kapolres Sumedang, AKBP Hari Brata meminta tim Polres bertindak cepat agar komplotan ini dapat segera dibekuk dengan harapan tidak ada lagi korban.
Hari menambahkan, tercatat lebih dari 60 orang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang menjadi korban seleksi penerimaan CPNS palsu.
“Setoran awal korban berkisar Rp 5-15 juta dan akan ada setoran lebih banyak setelah korban mendapat SK CPNS yang tentu saja palsu," ujar dia.
Data Polres Sumedang menyebut, korban penipuan berasal dari berbagai daerah di Indonesia, yakni Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Papua.
Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan berharap setelah peristiwa ini tidak ada lagi masyarakat yang tertipu iming-iming menjadi CPNS lewat jalur di luar proses seleksi resmi.
“Semua informasi tentang penerimaan CPNS hanya disampaikan melalui kanal-kanal informasi yang dimiliki BKN, di antaranya web bkn.go.id, media sosial Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube Channel," tegasnya yang dikutip pada liputan6.com
Ridwan menambahkan, meskipun belum ditemukan keterlibatan oknum BKN, pihaknya akan terbuka dan bekerja sama dengan pihak kepolisian jika di kemudian hari ada bukti keterlibatan oknum pejabat dan staf BKN.
"Bila ada korban penipuan ini (seleksi penerimaan CPNS 2018) untuk tidak segan menghubungi pihak kepolisian setempat mengingat kasus ini sudah termasuk skala nasional," pungkasnya.(**)