Ketidakhadirannya dalam rapat penting hari ini, yang digelar sebagai rapat rekapitulasi data pengumpulan KTP untuk dukungan bakal pasangan calon perseorangan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sulawesi selatan tahun 2018. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi komisioner KPU dan juga LSM kinerja Panwas Kabupaten Tana Toraja.
Ketua LSM Toraja Transparansi, Joni mengatakan, kesalahan sebenarnya berawal saat proses rekruitment, dimana ketua panwas tersebut berdomisili di palopo namun justru terpilih sebagai ketua panwas Tana Toraja, pemalsuan data pun sudah pasti terjadi dalam proses tersebut. Hal ini pun berdampak pada kinerjanya, diamana tugas dan tanggung jawabnya di Palopo dan di Tana Toraja.
Ketua KPU Tana Toraja, Rizal Randa pun menyayangkan kejadian ini, dan berharap semoga hal ini menjadi pelajaran ke depannya untuk tim seleksi anggota Panwaslu agar lebih profesional dalam pemilihannya.
Diketahui, Ketua Panwas yang juga sebagai seorang PNS guru agama di Palopo ini, belum dipastikan memiliki surat domisili di kabupaten tana toraja. Sesuai peraturan pun dirinya wajib mengajukan surat cuti dari jabatan sebagai seorang aparatur negara, selama menjabat di paswas.
Nantinya jika sudah selesai masa tugas di panwas, baru kemudian boleh mengajukan surat permohonan untuk kembali bertugas sebagai seorang aparatur negara.(Kris)
