 |
| Foto bersama Bupati dan stakeholder usai bahas Strategi Serap Gabah Petani |
RAKYATSATU.COM, SOPPENG - Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar pertemuan koordinasi dukungan Serap Gabah Petani (SERGAP) untuk masa panen Oktober–Maret 2025/2026 di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Senin, 16 Maret 2026. Pertemuan tersebut dipimpin langsung Bupati Soppeng Suwardi Haseng.
Suwardi mengatakan pertemuan itu bertujuan menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung program Serap Gabah Petani yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional.
Ia menyebut pertemuan digelar menjelang masa panen yang diperkirakan meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri sehingga diperlukan koordinasi yang kuat antara seluruh pihak terkait.
“Pertemuan ini kita laksanakan karena menjelang Idul Fitri banyak petani yang memasuki masa panen. Oleh karena itu kita perlu memperkuat sinergi dan koordinasi seluruh pihak, karena situasi panen saat ini tidak sama seperti sebelumnya,” kata Suwardi.
Menurut dia, program Serap Gabah Petani bertujuan melindungi harga gabah di tingkat petani agar tetap berada pada Harga Pembelian Pemerintah.
“Karena itu kita harus memastikan harga gabah di tingkat petani tetap berada pada Harga Pembelian Pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram,” ujarnya.
Suwardi menilai program tersebut juga penting untuk memutus rantai distribusi yang terlalu panjang yang selama ini berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani.
“Kita harus memastikan tidak ada potongan harga yang merugikan petani dan timbangan gabah harus sesuai. Ini merupakan bentuk perlindungan kita kepada petani,” katanya.
Ia juga menyoroti peran penyuluh pertanian sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan petani di lapangan. Menurut dia, peningkatan tunjangan kinerja bagi penyuluh diharapkan diikuti dengan peningkatan kinerja dalam mendampingi petani.
Pemerintah Kabupaten Soppeng, kata Suwardi, memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program SERGAP melalui koordinasi lintas sektor yang melibatkan Bulog, TNI melalui Babinsa, penyuluh pertanian, kelompok tani, penggilingan padi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Pemerintah daerah juga berperan menyediakan data produksi secara akurat, mulai dari luas tanam, perkiraan panen, lokasi panen, hingga estimasi produksi gabah.
Suwardi juga mengingatkan sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan program SERGAP, di antaranya potensi turunnya harga gabah saat panen raya di bawah Harga Pembelian Pemerintah, petani yang memilih menjual ke tengkulak karena pembayaran lebih cepat, keterbatasan gudang Bulog, kualitas gabah yang belum memenuhi standar, serta kurangnya koordinasi antara petani dan Bulog.
Ia menegaskan beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan, di antaranya memastikan seluruh gabah petani Soppeng terserap sesuai Harga Pembelian Pemerintah, memperkuat koordinasi antara Dinas TPHPKP, Bulog, penyuluh, dan Babinsa, melakukan pendataan panen secara real time, serta mendorong kelompok tani menjual gabah langsung ke Bulog.
Selain itu, program SERGAP diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Soppeng sebagai daerah penyangga stok beras nasional.
Dalam kesempatan itu, Pasi Intel Kodim 1423/Soppeng Lettu Infanteri Rusdi mengatakan TNI siap membantu pemerintah daerah dalam berbagai bidang sesuai dengan tugas yang diamanahkan dalam undang-undang, termasuk dalam mendukung ketahanan pangan.
“Walaupun ada masyarakat yang bertanya mengapa tentara turut terlibat dalam urusan ketahanan pangan, hal tersebut karena sektor pangan merupakan bagian penting yang harus dijaga bersama,” ujarnya.
Rusdi mengatakan dukungan TNI dalam ketahanan pangan juga berkaitan dengan upaya menjaga sistem distribusi agar pangan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat.
“Ketahanan pangan harus dilindungi dan dibantu oleh TNI. Sama halnya dengan pengamanan bandara dan pelabuhan sebagai sarana distribusi, semuanya bertujuan agar pangan dapat tersalurkan dengan baik kepada masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan para mitra agar tidak melakukan kecurangan dalam proses penimbangan gabah yang dapat merugikan petani.
Sementara itu, Kepala Bulog Soppeng Abd. Halim Sarro mengatakan pertemuan tersebut juga diisi dengan sesi diskusi guna membahas berbagai kendala dalam pelaksanaan program Serap Gabah Petani.
“Nantinya kita akan lebih banyak berdiskusi terkait berbagai kendala dalam serap gabah petani sehingga melalui pertemuan ini kita dapat mencari solusi bersama,” kata Halim.
Ia menegaskan Bulog akan memperketat proses administrasi dalam penyerapan gabah, salah satunya dengan memastikan adanya verifikasi dari penyuluh pertanian lapangan.
“Jika mitra tidak memiliki tanda tangan dari penyuluh pertanian lapangan, maka Bulog tidak akan memproses pembayaran gabah tersebut,” ujarnya.
Menurut Halim, melalui koordinasi dan diskusi yang dilakukan bersama seluruh pihak diharapkan dapat ditemukan solusi dalam pelaksanaan program sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Kepala Dinas TPHPKP Kabupaten Soppeng, pimpinan Bulog Soppeng, para camat, Ketua Perpadi, para Danramil, tim penyuluh pertanian, koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, kepala desa dan lurah, mitra Bulog, serta para ketua gabungan kelompok tani. [Ikhlas/Yudha]
