RAKYATSATU.COM, JAKARTA — Dinamika di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia kembali menjadi sorotan publik. Setelah sebelumnya isu pengelolaan zakat ramai diperbincangkan, kini perhatian tertuju pada dua proyek konstruksi bernilai total hampir Rp121 miliar yang berlangsung di Jakarta dan Jawa Timur.
Proyek-proyek tersebut berjalan di bawah kepemimpinan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Berdasarkan penelusuran investigatif yang mengutip pelitanusantara.com, muncul sejumlah pertanyaan terkait proses penetapan pemenang dalam dua paket pekerjaan bernilai besar itu.
Dugaan Peran Internal
Seorang sumber internal yang enggan disebutkan identitasnya menyampaikan adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam pengaturan teknis proses pengadaan. Nama Wildan disebut sebagai figur yang diduga memiliki kedekatan dengan Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas), Rida Cameli.
“Yang bergerak di lapangan Wildan, disebut-sebut sebagai kaki tangan Kabag Barjas Rida Cameli,” ujar sumber tersebut.
Namun demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi maupun membantah informasi tersebut. Identitas narasumber tidak diungkapkan demi alasan keamanan.
Evaluasi Kapasitas Jadi Sorotan
Dalam praktik pengadaan pemerintah, proyek bernilai di atas Rp50 miliar umumnya melewati tahapan evaluasi ketat. Proses tersebut mencakup pemeriksaan dokumen kualifikasi, rekam jejak pekerjaan sejenis, ketersediaan tenaga ahli inti, dukungan peralatan utama, hingga analisis kesehatan keuangan perusahaan.
Seorang sumber lain berinisial AW yang memahami mekanisme pengadaan menjelaskan, secara regulasi tidak terdapat larangan satu perusahaan memenangkan lebih dari satu proyek dalam waktu bersamaan.
“Secara aturan diperbolehkan. Namun yang krusial adalah pembuktian kapasitas riil apakah personel, peralatan, dan manajemen proyek benar-benar memadai jika pekerjaan berjalan simultan,” ujarnya.
Penetapan pemenang dalam waktu yang berdekatan pada proyek bernilai besar inilah yang dinilai perlu dikaji secara lebih transparan.
Dimensi Tata Kelola dan Etika
Dalam konteks tata kelola anggaran negara, pemenuhan syarat administrasi saja dinilai belum cukup. Proyek lintas provinsi dengan nilai ratusan miliar rupiah menuntut kesiapan operasional yang nyata, termasuk manajemen risiko untuk mencegah keterlambatan dan pembengkakan biaya.
Seorang pengamat kebijakan publik menilai, persoalan utama dalam kasus seperti ini terletak pada persepsi independensi proses.
“Legalitas formal bisa saja terpenuhi. Namun publik juga menilai aspek etika dan independensi. Karena itu, keterbukaan dokumen evaluasi serta mekanisme pencegahan konflik kepentingan menjadi sangat penting,” katanya.
Menanti Klarifikasi Resmi Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Kementerian Agama maupun perusahaan pelaksana terkait detail evaluasi, uji kapasitas, dan mekanisme penetapan pemenang dua proyek tersebut.
Dalam sistem pengawasan anggaran negara, klarifikasi terbuka dan audit bukanlah bentuk tudingan, melainkan bagian dari mekanisme akuntabilitas. Transparansi diperlukan untuk memastikan setiap rupiah anggaran publik dikelola secara profesional, kompetitif, dan bebas dari potensi benturan kepentingan.
Sebab yang dipertaruhkan bukan semata nilai proyek hampir Rp121 miliar, melainkan kredibilitas tata kelola dan kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan pemerintah.(Ikhlas/ Amd)
