RAKYATSATU.COM, MAROS - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 10 sekolah di Kabupaten Maros setelah menemukan persoalan dalam pencatatan dan administrasi aset.
Bupati Maros, AS Chaidir Syam, mengatakan pemeriksaan tersebut bermula dari temuan BPK pada sekolah sampel yang menunjukkan ketidaktertiban administrasi aset.
“Dengan adanya hal ini, akan menjadi perhatian serius bagi kami,” ujarnya.
Ia menjelaskan, temuan BPK didominasi persoalan administratif. Di antaranya ketidaksesuaian antara data pada buku inventaris dengan kondisi riil di lapangan, keterlambatan pembaruan atau input data aset, serta dokumen pendukung yang belum lengkap.
Mantan Ketua DPRD Maros itu menegaskan, meskipun tidak terdapat laporan kehilangan fisik aset, persoalan administrasi tetap harus dibenahi karena menyangkut akuntabilitas pengelolaan barang milik negara maupun daerah.
“Walaupun sifatnya administratif, ini tetap harus diperbaiki. Tata kelola aset harus tertib dan transparan,” tegasnya.
Chaidir meminta Dinas Pendidikan segera melakukan pembenahan dan memastikan seluruh kepala sekolah memperbaiki sistem pencatatan inventaris sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia juga menyoroti pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Para kepala sekolah diingatkan agar menggunakan anggaran sesuai petunjuk teknis (juknis) dan tidak melakukan pembelanjaan di luar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
“Kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar dalam tata kelola administrasi dan keuangan. Saya berharap penggunaan dana BOS benar-benar sesuai aturan. Jangan sampai ada pembelanjaan di luar ketentuan,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Maros akan melakukan evaluasi menyeluruh serta pendampingan terhadap sekolah yang menjadi sampel pemeriksaan.
“Upaya ini dilakukan agar perbaikan administrasi segera terealisasi dan mencegah terulangnya persoalan serupa di sekolah lainnya,” tutupnya. (Ikhlas/Arul)
