RAKYATSATU.COM, MAROS - Sebanyak 1.415 balita stunting di Kabupaten Maros dipastikan akan mendapatkan BPJS Kesehatan gratis yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Maros.
Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan kesehatan dasar serta intervensi langsung untuk menekan angka stunting.
Kepala Dinas Sosial Maros, A. Zulkifli Riswan Akbar, mengatakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan hak seluruh warga negara. Ia menjelaskan bahwa terdapat dua jenis kepesertaan, yaitu peserta mandiri dan peserta yang ditanggung APBD.
“JKN itu untuk semua warga negara. Semua berhak dapat. Hanya saja klasifikasinya ada dua, mandiri dan yang ditanggung APBD,” ujarnya, Senin, 8 Desember 2025.
Menurutnya, bagi peserta mandiri, iuran ditanggung keluarga. Namun untuk kelompok rentan termasuk balita stunting, biaya sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah daerah.
“Kalau stunting itu skala prioritas. Kami tidak mau ada orang tua yang enggan membawa balitanya berobat karena tidak punya JKN,” tegasnya.
Ia menambahkan, penanganan stunting dilakukan secara terintegrasi bersama puskesmas di seluruh kecamatan. Saat kegiatan penimbangan atau pemeriksaan rutin, petugas kesehatan akan mengecek kepesertaan JKN balita. Jika ditemukan belum terdaftar, maka langsung diusulkan untuk diaktifkan.
Riris menyebut, syarat penerbitan BPJS gratis hanya membutuhkan kelengkapan administrasi kependudukan.
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengungkapkan angka stunting di daerahnya mengalami penurunan signifikan dalam dua tahun terakhir.
Pada 2023 prevalensi stunting berada di angka 34,7 persen (3.876 anak) dari 30 ribu anak. Sementara pada 2024 turun menjadi 22,4 persen (3.700 anak) dari 29.201 anak.
“Ini capaian luar biasa karena penurunan tertinggi di Sulawesi Selatan,” kata Chaidir.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting Maros berada di bawah angka rata-rata provinsi 23,3 persen, namun masih sedikit di atas rata-rata nasional **19,8 persen.
Adapun kecamatan dengan kasus tertinggi yaitu Tanralili (530 kasus), Turikale (529 kasus) dan Bontoa (493 kasus). Sedangkan kasus terendah tercatat di Simbang dan Mallawa masing-masing 55 kasus, serta Camba 77 kasus. (ikhlas/Arul)
