RAKYATSATU. COM, Jakarta- Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mengajak Kementerian Keuangan memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan berorientasi pada kemandirian daerah. Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Tamsil menegaskan bahwa arsitektur APBN harus mencerminkan keseimbangan antara moral kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat.
“Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan. Saya mengapresiasi gebrakan revolusioner Pak Purbaya yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah dan menggerakkan produktivitas nasional,” ujar Tamsil di Kompleks DPD RI, Senin (3/11).
Tamsil menilai arah kebijakan fiskal yang dijalankan Menkeu Purbaya sudah berada di jalur yang tepat. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia. Karena itu, ia menekankan pentingnya supervisi kebijakan yang mampu mendorong kemandirian fiskal daerah.
“Daerah memerlukan bimbingan, bukan sekadar transfer. Supervisi yang konstruktif dibutuhkan agar setiap rupiah anggaran benar-benar menghidupkan ekonomi rakyat, bukan hanya menutup beban administratif,” tegasnya.
Ia juga mendorong inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan publik, seperti penerbitan municipal bond (obligasi daerah), guna memperkuat kapasitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri dan akuntabel.
“Daerah yang memiliki kredibilitas fiskal seharusnya diberi ruang untuk membiayai dirinya sendiri. Dengan begitu, fiskal nasional tidak hanya disiplin, tetapi juga hidup dan produktif,” tambahnya.
Lebih lanjut, Tamsil menegaskan bahwa keadilan fiskal harus tetap menjadi kompas utama kebijakan pusat. Proporsi Transfer ke Daerah (TKD), menurutnya, perlu diarahkan pada pemerataan produktivitas, bukan sekadar distribusi anggaran.
“Keadilan fiskal bukan hanya soal pembagian angka, tapi pembagian kesempatan untuk tumbuh. Ketika fiskal pusat kuat dan daerah berdaya, kemakmuran nasional akan tumbuh dari akar,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Tamsil menegaskan komitmen DPD RI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan arah kebijakan fiskal nasional berjalan di atas prinsip keadilan dan keberpihakan kepada rakyat.
“Kami mendukung penuh langkah Pak Purbaya dalam membangun fiskal yang berani dan berpihak. Tapi keberanian itu harus menumbuhkan daerah. Keadilan fiskal adalah napas bagi kemakmuran bangsa,” tandasnya.
Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum bisa menyampaikan banyak hal terkait pertemuannya dengan DPD RI. Ia menyebut, rapat kali ini merupakan pertemuan perdana sejak dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan.
“Saya baru mau mulai diskusi dengan DPD. Jadi belum bisa ceritain tentang diskusinya, termasuk perkembangan di kementerian dan anggaran kita,” kata Purbaya kepada wartawan.
Terkait realokasi anggaran yang tidak terserap, Purbaya menegaskan bahwa pihaknya memastikan anggaran digunakan secara maksimal untuk mendorong percepatan ekonomi nasional.( Ikhlas/ Amd)
