RAKYATSATU.COM, MAKASSAR– Organisasi Masyarakat Legend Kompi Pengawal, yang dikenal dengan Kiwal Garuda Hitam, mendorong pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kasus pembakaran gedung DPRD Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan beberapa hari lalu.
Pembentukan tim investigasi ini dianggap penting untuk mengungkap pelaku pembakaran gedung wakil rakyat tersebut yang terjadi dalam aksi demo masyarakat. Peristiwa tersebut menyebabkan empat korban meninggal dunia di gedung DPRD Kota Makassar dan menghanguskan sekitar 68 unit kendaraan. Sementara di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, selain gedung, puluhan kendaraan yang terparkir juga turut terbakar.
Usulan pembentukan tim investigasi independen muncul dari pertemuan Pangdam XIV Hasanuddin dengan sejumlah tokoh ormas se-Sulawesi Selatan. Pertemuan ini digelar untuk merespons aksi demonstrasi anarkis yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Ketua Umum Komite Bantuan Hukum Legend Kiwal Garuda Hitam, Dr. H. Sulthani, S.H., M.H., yang hadir dalam acara tersebut menyerukan pembentukan Tim Investigasi Independen Pencari Fakta. Tim ini diharapkan dapat membantu Kepolisian dan TNI dalam menyelidiki, menemukan, dan mengurai akar masalah dari demonstrasi anarkis beserta dampaknya di Kota Makassar.
Pertemuan yang berlangsung di BPH Manunggal Mini ini diinisiasi oleh tokoh pemuda Sulsel, Illang Rajab, dengan tujuan menyatukan ormas Islam di Sulawesi Selatan. Gagasan tersebut mendapat persetujuan cepat dari Pangdam setelah berkoordinasi dengan Gubernur Sulsel.
Selain Pangdam dan Gubernur, hadir pula Wakil Gubernur, H. Yasir Mahmud yang mewakili Ketua DPRD Sulsel, Kapolda Sulsel, jajaran TNI AD, Laut dan Udara, Panglima Divisi Kostrad, Walikota Makassar, Kapolres Makassar, serta perwakilan ormas, termasuk Legend Kiwal Garuda Hitam.
Pertemuan ini bertujuan mengantisipasi terulangnya tindakan anarkis dan menjaga kedamaian di Sulawesi Selatan. Demonstrasi yang terjadi diduga merupakan akumulasi kekecewaan rakyat terhadap ketidakadilan sosial, tingkah laku elit politik dan birokrat yang pongah, diskriminasi dalam penegakan hukum, serta melemahnya kedaulatan ekonomi rakyat.
Untuk mengantisipasi agar gerakan rakyat tidak menjadi anarkis, para politisi, birokrat, dan aparat keamanan diharapkan bisa menemui para demonstran secara humanis dan cerdas dalam mengakomodasi aspirasi mereka, bukan hanya sekadar menampungnya. Partai politik juga didorong untuk memberhentikan wakil rakyat yang mengecewakan masyarakat.
Ormas Legend Kiwal menyampaikan apresiasi kepada Pangdam XIV Hasanuddin atas fasilitasi pertemuan ini sebagai wujud semangat nasionalisme demi Indonesia yang damai.
Diharapkan pula agar para demonstran melakukan aksi yang terukur tanpa melakukan pengrusakan, dan aparat keamanan diimbau untuk tidak melakukan kekerasan atau penganiayaan, apalagi membunuh rakyat. Semua pihak diminta untuk tidak terprovokasi oleh manuver politik dari pusat demi menjaga kedamaian di Sulawesi Selatan.(Ikhlas/Azhar)
