Hibah Tanah 10 Hektar untuk Pendidikan Vokasi dan Keamanan Pangan di Sulawesi Selatan
RAKYAT SATU.COM, Makassar - Makassar, 28 Agustus 2025 Di tengah cerahnya langit Makassar, sejarah baru tercipta dengan terjalinnya kolaborasi penting antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam acara yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur, dilakukan penyerahan hibah tanah seluas 10 hektar di Kabupaten Maros untuk pembangunan Sekolah Vokasi BPOM, sebuah langkah signifikan dalam memperkuat sektor pendidikan vokasi di Indonesia.
Selain itu, acara tersebut juga menjadi momentum penyuluhan keamanan pangan dalam rangka program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang berfokus pada ketahanan pangan dan peningkatan kualitas gizi untuk generasi penerus bangsa.
Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menekankan bahwa pembangunan Sekolah Vokasi BPOM ini merupakan bagian dari upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, terdidik, dan kompeten di bidang pengawasan obat dan makanan. Prof. Taruna juga menegaskan, "BPOM tidak hanya hadir untuk melindungi masyarakat dari ancaman obat dan makanan berisiko, tetapi juga untuk meletakkan dasar pendidikan yang kokoh agar Indonesia bisa bersaing dalam bidang bioteknologi, farmasi, dan pangan di tingkat global."
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif ini dan menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pembangunan Sekolah Vokasi BPOM di tanah Sulawesi. “Tanah 10 hektar ini kami hibahkan bukan hanya untuk BPOM, tetapi untuk masa depan anak-anak bangsa yang akan belajar, berinovasi, dan memberi kontribusi besar bagi negara,” ujar Gubernur.
Selain seremonial hibah tanah, BPOM juga memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang berhasil mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan pada 2023–2024. Ini adalah bentuk penghargaan atas kerjasama dan dedikasi daerah dalam memastikan pengawasan obat dan makanan yang aman.
Staf Khusus Kepala BPOM, Hj. Nor Andi Arina Wati Arsyad, menekankan bahwa DAK Non Fisik adalah instrumen vital untuk memperkuat pengawasan di daerah, yang akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari program nasional MBG, BPOM juga melaksanakan penyuluhan keamanan pangan yang bertujuan memastikan bahan pangan yang digunakan dalam program tersebut terjamin kualitasnya dan bebas dari kontaminasi, guna mencegah keracunan pangan di kalangan anak-anak.
Dengan pendirian Sekolah Vokasi BPOM dan pelaksanaan penyuluhan pangan ini, Sulawesi Selatan menjadi simbol nyata kolaborasi sinergis antara akademisi, pemerintah, dan sektor bisnis. Ini adalah langkah konkret menuju Indonesia Emas 2045, dengan mencetak generasi bangsa yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan global.(Ikhlas/Azhar)
