R
AKYATSATU.COM, KENDARI - Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, bersama Ketua DPRD, Andi Jusman, menghadiri Gala Dinner Rapat Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) 2025 di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Selasa malam, 26 Agustus 2025.
Acara tersebut menjadi bagian dari rangkaian Rakornas PHD yang berlangsung tiga hari, sejak 26 hingga 28 Agustus 2025.
Rakornas mempertemukan para kepala daerah, pejabat legislatif, dan perwakilan kementerian. Forum ini bertujuan memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam membangun regulasi yang kokoh sebagai landasan pembangunan.
Sejumlah pejabat tinggi negara hadir, antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), serta beberapa menteri teknis lainnya.
Kehadiran para menteri menegaskan pentingnya produk hukum daerah dalam menjamin pembangunan nasional yang berkeadilan.
Bupati Ratnawati menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas ini.
“Rapat kerja nasional ini menjadi momentum untuk menyatukan persepsi pusat dan daerah, sehingga kebijakan yang lahir selaras dengan regulasi nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat di daerah,” ujarnya.
Ratnawati menambahkan, forum ini juga menjadi ajang evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sinjai.
“Ini menjadi bahan evaluasi agar Pemkab Sinjai lebih optimal dalam menyusun produk hukum daerah. Semua itu tentu harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan lokal masyarakat,” katanya.
Gala Dinner berlangsung hangat, menjadi ruang bagi kepala daerah untuk bersilaturahmi dan berdiskusi secara informal mengenai tantangan menyusun regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Kehadiran menteri menambah bobot acara sekaligus membuka ruang dialog antara pusat dan daerah terkait arah kebijakan hukum yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Selain jamuan makan malam, acara turut menampilkan seni budaya khas Sulawesi Tenggara yang mencerminkan kekayaan tradisi lokal.
Kehadiran Bupati Sinjai di Rakornas PHD 2025 diharapkan memperkuat upaya pemerintah daerah menyusun regulasi yang sejalan dengan kebijakan nasional namun tetap berpijak pada kebutuhan masyarakat Sinjai. Dengan begitu, pembangunan memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus mampu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi semua. [Ikhlas/Sudirman]
