 |
RAKYATSATU.COM, SINJAI - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sinjai menegaskan kembali komitmennya dalam mengentaskan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan menggandeng seluruh guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) se-Kabupaten Sinjai.
Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Percepatan ATS yang digelar Rabu (21/5/2025), secara luring di Aula Handayani dan daring lewat Microsoft Teams.
Kegiatan ini melibatkan pejabat eselon III dan IV Disdik Sinjai, Koordinator Pendamping Satuan Pendidikan, Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan, Koordinator Kecamatan ATS PPPK, Satgas Penanganan ATS, serta para guru PPPK.
Ketua Forum PPPK Kabupaten Sinjai, Abdul Hamid Razak, menyampaikan bahwa penanganan ATS bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
“Cukup cari target ATS di sekitar tempat tinggal. Bila ini dilakukan bersama-sama, upaya kita akan lebih efektif,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Irwan Suaib, menyampaikan apresiasi kepada para guru PPPK yang turut hadir secara fisik maupun virtual.
Ia menilai, keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menurunkan angka ATS di Sinjai yang masih tergolong tinggi.
Menurut Irwan, program Tutor Angkat Balibolae yang akan dijalankan para guru PPPK adalah langkah nyata dalam mendampingi ATS, khususnya yang belum memiliki ijazah SD atau Paket A.
“Para tutor ini tidak hanya memastikan anak-anak terdaftar di lembaga pendidikan, tapi juga aktif membimbing mereka memahami materi pembelajaran,” kata Irwan.
Irwan menargetkan setiap guru PPPK menjadi orang tua asuh bagi dua anak ATS. “Dengan 676 guru PPPK, kita punya potensi menjangkau setidaknya 1.352 anak. Ini langkah konkret yang bisa dikawal bersama,” ujarnya.
Ia juga mengajak organisasi kepemudaan dan pemerintah desa ikut mengambil bagian dalam program Desa Tuntas ATS. Irwan menargetkan sedikitnya sepuluh desa bebas ATS tahun ini.
“Dukungan kepala desa, perangkat, guru, dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapainya,” kata Irwan.
Menutup sambutannya, Irwan menekankan bahwa pendidikan bukan hanya hak anak usia sekolah.
“Bahkan warga berusia 25 tahun ke atas tetap berhak mendapatkan akses pendidikan. Kita ingin memastikan tidak ada yang tertinggal,”ujarnya. [Ikhlas/Sudirman]
