 |
| Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual bersama Komisi II DPR RI |
RAKYATSATU.COM, MAKASSAR - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual bersama Komisi II DPR RI, Senin, 28 April 2025. Rapat itu membahas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dana transfer pusat ke daerah, pengelolaan kepegawaian, dan inovasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, dan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, serta kepala daerah dari 10 provinsi dan 13 kabupaten/kota.
Munafri, seusai rapat di Balai Kota Makassar, menilai pertemuan ini penting karena membahas isu-isu strategis yang menjadi urgensi di daerah. “Rapat ini membahas normalisasi persoalan di daerah, transfer dana dari pusat, inovasi BUMD, hingga pengelolaan kepegawaian,” kata Munafri.
Ia menambahkan, dalam forum itu para gubernur menyampaikan langsung berbagai permasalahan yang dihadapi daerah masing-masing. Selain berfungsi sebagai kepala daerah otonom, gubernur juga menjalankan peran sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Menurut Munafri, salah satu fokus utamanya adalah bagaimana mendorong BUMD di daerah, termasuk di Makassar, untuk menjadi motor penggerak pendapatan asli daerah. "BUMD harus kita dorong lebih inovatif, agar bisa menjadi pilar ekonomi daerah," ujarnya.
Selain itu, pengelolaan kepegawaian dan reformasi birokrasi juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan solusi bersama dengan pemerintah pusat untuk memperkuat kualitas layanan publik.
“Persoalan ini menjadi atensi penting yang akan kita tindak lanjuti di Makassar,” tutup Munafri.(Ikhlas/Amd)
