Kantor desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Jalan Poros Bone-Sinjai, Rabu (18/1/2023)/ Foto : Rasul
RAKYATSATU.COM, BONE - Baru sekira dua pekan setelah dilantik menjadi kepala desa pasca Pilkades serentak, sejumlah pendukungnya yang diperkirakan puluhan orang mendatangi kantor Desa Corawali, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone melakukan aksi unjuk rasa, Rabu (18/1/2023).
Kedatangan para pendukung dan tim pemenangan Kades Corawali, H Muksin untuk menuntut para aparatur Desa Corawali saat ini untuk diganti, sebab pendukung dan tim pemenangan tersebut menilai para aparatur desa tersebut tidak netral pada saat pelaksanaan Pilkades lalu.
Koordinator aksi unjuk rasa, Andi Bustan Petta Lolo yang juga salah seorang pendukung dan tim pemenangan Kepala Desa (Kades) Corawali terpilih, H Muksin mengatakan, perangkat/aparatur Desa Corawali saat ini tidak netral bahkan terang-terangan mendukung salah satu calon kades pada saat Pilkades lalu, khususnya Sekretaris Desa Corawali saat ini.
"Kades sekarang harus mengganti sekdes dan dua aparatur desa lainnya. Selain tidak netral saat Pilkades waktu lalu, kami juga yakin pemerintahan desa tidak berjalan dengan baik. Jika mereka tidak dilengserkan maka kami akan datang lagi di kantor desa melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih banyak,” tegas Andi Bustan.
Sementara itu, Sekdes Corawali Andi Tenri Arni yang juga salah satu Calon Kades Corawali saat Pilkades lalu, menegaskan tidak akan pernah mau mengundurkan diri dari Sekdes Corawali.
Bahkan, jika dirinya dan aparatur lainnya dipaksa mengundurkan diri maka mereka akan melakukan upaya hukum melalui pengadilan.
"Kami diancam jika masih berkantor maka mereka akan datang dengan massa yang lebih banyak. Kami tidak takut dan jika kami dipaksa mengundurkan diri, kami perangkat Desa Corawali siap masukkan gugatan di pengadilan dan akan terus mengawalnya," tegas Andi Tenri Arni.
Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada aturan untuk memaksa mereka mundur dari perangkat desa. Olehnya itu, dirinya berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Bone dapat melindunginya bersama dengan perangkat Desa Corawali lainnya.
Ia juga menegaskan bahwa pelayanan dan pemerintahan tetap berjalan dengan baik. Bahkan telah melakukan Musyawarah Desa (Musdes) dan RPJM desa sementara dalam penyusunan.
"Keliru kalau ada yang mengatakan pelayanan tidak berjalan dengan baik. Bahkan kami sudah melakukan musdes dan musdus, RPJM desa juga sementara dalam penyusunan," tegasnya.
Sedangkan Kades Corawali, H Muksin mengatakan akan mempertimbangkan tuntutan pengunjuk rasa dan menghadapkan ke Dinas PMD Bone agar ditindaklanjuti keputusan pengunjuk rasa supaya tidak lagi melakukan aksi seperti ini.
"Warga datang ke kantor desa melakukan aksi unjuk rasa meminta aparatur desa diganti agar pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik sampai tahun 2028. Kami akan pertimbangkan tuntutan tersebut," ujarnya.
Salah seorang pengamat sosial dan politik di Kabupaten Bone, Andi Muh Edi mengatakan bahwa terlalu dini mau menilai kinerja aparatur desa bersama kades yang sekarang, apalagi baru sekira dua pekan.
Selain itu, Sekdes Corawali saat ini tentu tidak bisa netral pada Pilkades lalu sebab ia juga salah satu calon kades yang bertarung di Pilkades Corawali saat itu.
"Seharusnya konsolidasi dan tentu akan ada penilaian tersendiri jika kades yang terpilih atau yang sudah dilantik Bupati Bone mempertahankan lawan politiknya di Pilkades Corawali lalu (sekdes saat ini). Jangan tergesa-gesa melakukan perombakan apalagi ada regulasi yang mengatur terkait perangkat desa," tutur Andi Muh Edi via telepon seluler. [Ikhlas/Rasul]
.jpg)