RAKYATSATU.COM, BUTON TENGAH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah, Saadia, S.Ag, melakukan kunjungan langsung ke lokasi yang menjadi salah satu usulan masyarakat, yakni jembatan layang.
Saadia, S.Ag saat turun langsung melihat kondisi jembatan layang bersama pemerintah setempat, di Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, yang menjadi salah satu aspirasi masyarakat saat melakukan reses, Selasa (20/9/2022).
Saat memantau lokasi tersebut, Saadia, S.Ag menilai, jembatan layang yang menjadi usulan masyarakat saat dirinya melaksanakan reses memang cukup memprihatinkan.
Namun, lanjut Saadia, S.Ag, pada reses yang ia laksanakan, usulan yang diberikan oleh masyarakat cukup banyak. Maka dari itu, dari semua usulan, hanya beberapa saja usulan yang akan menjadi prioritas.
Untuk di Kelurahan Watolo yakni pembangunan pelabuhan rakyat, jembatan layang, jalan setapak dan usulan bantuan hewan unggas (bebek).
Sementara usulan lain masyarakat, khusunya di Desa Polindu, ada beberapa yang diharapkan masyaralat untuk diperhatikan, seperti pembangunan jalan tani, modal usaha, bantuan hewan ternak, sumur bor. Kemudian bantuan bagi nelayan rumput laut, bantuan pembibitan tanaman untuk petani.
“Setelah mendengar usulan aspirasi masyarakat, kami akan menindaklanjutinya, dan nantinya akan kami sampaikan dan diusulkan dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) bersama DPRD dan Pemda Buton Tengah (Buteng) atau instansi yang terkait yang membidangi,” katanya.
“Setelah dilakukan pengkajian, nantinya usulan ini akan dipilih yang mana saja menjadi prioritas untuk direalisasikan dan akan masuk pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 mendatang,” sambung Saadia, S.Ag.
Selama dua hari digelar, Saadia menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil Kecamatan Mawasangka). Ia mendengar langsung aspirasi masyarakat, di Kelurahan Watolo dan Desa Polindu.
“Dengan adanya kegiatan reses dapat secara langsung masyarakat konsultasikan hal-hal apa menjadi usulan kebutuhan mereka inginkan,” terangnya.
Untuk yang direalisasikan nantinya, kata dia, apakah itu terkait pembangunan infrastruktur, tentang kesehatan, bantuan untuk nelayan dan petani serta kebutuhan lainnya yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan kami (DPRD) sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab untuk memperjuangkannya agar terwujud,” tandasnya. [Ikhlas/Alum]
.jpg)