RAKYATSATU.COM, BONE - Setelah sekian tahun hanya sebagai lembaga Ad Hoc Panwaslu Kabupaten Bone, kini telah menjadi lembaga permanen dengan berganti nama menjadi Bawaslu.
Menurut Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat, M Alwi, perubahan tersebut sejak 18 Agustus 2018 dan semua Panwaslu serentak dipermanenkan.
Meski demikian, hingga saat ini, pihaknya masih ada kelemahan dan terus melakukan pembenahan, terutama dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM).
Hal itu diungkapkan M Alwi saat Bawaslu Kabupaten Bone menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) bersama sejumlah wartawan di Kabupaten Bone, di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bone, Jl Jenderal Sudirman Kelurahan Biru Kecamatan Tanete Riattang, Jumat (14/06/2019).
Pada kesempatan tersebut, ia juga menjelaskan, bahwa selama tahapan proses Pemilu 2019, ada sejumlah laporan/kasus yang ditangani Bawaslu Kabupaten Bone dan dua kasus (kasus Wakil DPRD Kabupaten Bone, Hj Andi Syamsidar dan kasus yang menjerat Camat Ajangale beserta lurahnya yang ASN).
"Ada tujuh laporan/kasus Pemilu 2019 yang ditangani Bawaslu Bone, dua yang mendapat keputusan/sanksi, meski pada akhirnya kasus Hj Andi Syamsidar dinyatakan bebas setelah melakukan banding, sementara kasus Camat Ajangale cs diberikan sanksi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berupa sanksi Disiplin Sedang," jelas M Alwi.
Sedangkan lima laporan/kasus lainnya, seperti vocher BBM berhenti ditahap penyedikan karena tidak cukup bukti ata memenuhi bukti.
"Jika ada hal-hal yang tidak berkenan maka inilah momen untuk saling menyampaikan dan tentu saya berharap sinergitas dan kerjasama ini terus berlanjut," harap M Alwi.
Hal senada diungkapkan pula Ketua Bawaslu yang juga Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Hj Jumriah. Bahkan dalam RDK tersebut, mengapresiasi para awak media atas sinergitasnya dengan Bawaslu Kabupaten Bone sehingga Pemilu 2019 di Kabupaten Bone berjalam aman, damai dan lancar.
"Kami sangat berterima kasih kepada teman-teman wartawan atas bantuan, sinergitas dan kerjasamanya sehingga pemilu berjalan lancar dan mulus. RDK ini merupakan pula silaturahim antara pewarta dan komisioner Bawaslu Kabupaten Bone," ujar H Jumriah.
Lanjutnya, sebagai lembaga permanen yang baru, tentu Bawaslu Kabupaten Bone masih banyak kelemahan, namun itu bukan alasan bagi pihaknya untuk tidak berbuat secara maksimal.
Dalam RDK tersebut hadir pula Koordinator Divisi Sengketa, Hj Arnida. (Rasul)
.jpg)