Sistem informasi kepegawaian tersebut dinamakan e-Garda, yang merupakan singkatan dari "Elektronik Kepegawaian Sekretariat Daerah".
Aplikasi berbasis online ini, diperkenalkan di sela-sela acara Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Disiplin ASN, di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, oleh Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan SDM, Bagian Ortala, Andi Hasriadi.
Dalam pemaparannya, Andi Hasriadi, menjelaskan bahwa pegawai Setda nantinya akan bisa mengakses maupun mengupdate arsip kepegawaian secara mandiri di website yang sudah disediakan.
"Pengarsipan maupun pengelolaan kepegawaian di Setda selama ini masih dilakukan secara konvensional, masih menggunakan buku-buku kontrol, begitu pula dokumen kepegawaian yang jumlahnya terus bertambah namun kondisi ruang dan lemari arsip sudah tidak memadai lagi," kata Hasriadi.
Menurutnya, e-Garda ini memiliki database yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pegawai (Simpeg) yang dikelola oleh BKPSDM.
"Selain memiliki fitur permohonan cuti, dan izin belajar yang langsung dapat di print out di aplikasi ini, pegawai juga bisa mengakses berkas kepegawaiannya secara elektronik, namun untuk update berkas tentunya mesti melalui persetujuan admin atau pengelola kepegawaian," terang Hasriadi.
"Untuk tahap awal ini mungkin fiturnya masih sederhana seperti itu, namun diharapkan bisa meminimalisir persoalan arsip pegawai dan bisa memperlancar proses kepegawaian di Setda, mudah-mudahan kedepan nantinya fiturnya bisa bertambah," tambahnya.
Sekedar untuk diketahui, aplikasi ini merupakan proyek perubahan peserta dari Diklat Pim IV tahun 2018 yang dijalani oleh Hasriadi, dimana pesertanya atau reformer diwajibkan membuat inovasi atau proyek perubahan terhadap Tupoksinya namun tanpa menggunakan anggaran dari pemerintah. (Aad)
.jpg)