Kepala BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap mengatakan, bahwa selain melakukan pengawasan keuangan pembangunan dan pemerintahan, BPKP adalah lembaga non departemen yang mendorong terselenggaranya otonomi daerah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan good governance, good coorporate governance, optimalisasi penerimaan negara/daerah dan berperan aktif dalam pemberantasan KKN serta membantu mempercepat perbaikan manajemen pemerintah daerah.
“Kami welcome terhadap permasalahan yang ada dan kami akan membantu memediasi persoalan kerjasama pelayanan kesehatan ini, sehingga penyelenggaraan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sinjai dapat berjalan dengan baik, lancar dan aman. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dan mengapresiasi kesediaan pihak Pemkab Sinjai dan BPJS meminta kami untuk memediasi, sehingga kerjasama terlaksana dengan baik,” ungkap Arman.
Sementara, Pj. Bupati Sinjai, H. Jufri Rahman mengungkapkan, langkah ini dilakukan sebagai itikad baik dari pihak Pemkab Sinjai dan BPJS Cabang Bone dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
“Alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar dan clear tanpa menyalahi aturan. Tentu kita berharap tidak menimbulkan dampak dikemudian hari, ujar H. Jufri.
Acara ini turut dihadiri Plt. Asisten III Sinjai, Lukman Dahlan, Kabag Humas Setdakab Sinjai, Sabir Syur dan pihak BPJS Cabang Bone. (Hms/Asdar)
.jpg)