Plt Sekda Toraja Utara Rede Roni Bare dalam sambutannya mengatakan, urusan kebencanaan merupakan urusan semua elemen mulai dari pemerintah, masyarakat, LSM hingga dunia usaha, karena itu apa yang dilakukan oleh BPBD Toraja Utara.
"Ini merupakan satu langkah untuk maju dalam mewujudkan suatu kajian pengurangan risiko bencana yang akan menjadi acuan pemerintah daerah kedepannya, Ujarnya saat membuka kegiatan tersebut.
Kepala BPBD Toraja Utara Yorry Lesawengan menyampaikan, banyak yang selama ini beranggapan bahwa jika ada bencana itu hanya menjadi urusan BPBD saja, sedangkan jika kita membaca tupoksi, SKPD lain pun punya peranan dalam hal ini. "BPBD tugasnya juga mengkoordinir SKPD terkait tupoksinya bagaimana menyusun strategi dan langkah-langkah dalam penanggulangan bencana," katanya.
"Jika kita melihat kondisi Toraja Utara, kita harus mengakui bahwa mungkin sekitar 70-80% rawan bencana khususnya longsor dan kebakaran. Jadi yang kami harapkan adalah bahwa dokumen kajian ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk menindak lanjuti," sambung Yorry.
Dokumen ini sekiranya menjadi basis data, informasi dan kajian yang dijadikan acuan untuk mengembangkan perencanaan strategis, penanggulangan bencana maupun pembangunan. Diharapkan agar juga menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berperspektif pengurangan risiko bencana.
Dalam Konsultasi Publik tersebut turut dihadiri Asisten II Simon Pongsisonda, Asisten III Hetty Maria G. Dalopis, Kabag Hukum Toraja Utara Netty Palin, Kodim 1414 Tana Toraja, Satpol PP dan Damkar, PMI Toraja Utara serta para peserta lainnya. (Kris)
