RAKYATSATU.COM, BULUKUMBA - Pasca mutasi besar- besaran yang dilakukan Bupati Bulukumba, Jumat (3/2) lalu, di lapangan Pemuda Bulukumba, memunculkan reaksi dari kalangan mahasiswa asal Bulukumba.
Puluhan anak muda yang mengatasnamakan Aliansa Mahasiswa Pemerhati Daerah, Kamis (9/2), mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, di jalan Kartini Bulukumba, sambil membawa poster.
Sambil menggunakan pembesar suara, mahasiswa ini menuntut perbaikan dalam hal pelaksanaan mutasi yang dilaksanakan pemerintah daerah beberapa hari yang lalu, mereka menilai mutasi tersebut banyak kesalahan dan mendesak Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatnya.
Usai berunjukrasa di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, aksi damai mahasiswa ini dilanjutkan di kantor Bupati Bulukumba. Sambil berjalan kaki ke kantor Bupati, mahasiswa ini sempat bersitagang dengan petugas Satpol PP.
Tidak lama kemudian, mahasiswa ini merangsek masuk ke halaman kantor Bupati dan diterima Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto.
Koordinator lapangan aksi Muh Irham Ali, mengungkap adanya indikasi pelanggaran kode etik dalam pengisian jabatan dan mutasi di Pemkab Bulukumba baru- baru ini. Mereka menuding telah terjadi kelalaian sistem dalam proses mutasi yang kemudian memberikan dampak negatif pada sistem pemerintah.
Mahasiswa meminta Bupati untuk mengevaluasi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Selain itu mereka juga membacakan tuntutannya antara lain, Mendesak birokrasi daerah, stop melakukan intervensi pimpinan kepada bawahannya.Meminta kepada pihak BKD untuk mengklarifikasi mal administrasi yang dinilai sangat fatal.
Serta mendesak DPRD untuk menjalankan fungsinya seprofesional mungkin untuk menyikapi setiap persoalan yang ada. Mereka juga mendesak Bupati Bulukumba atau yang berwenang untuk melakukan reformasi jabatan dalam internal BKD Bulukumba.
Menyikapi tuntutan mahasiswa ini, Tomy Satria Yulianto, yang berdiri dihadapan puluhan pendemo, menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah melakukan unjuk rasa secara damai sebagai bentuk perhatiannya kepada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Terkait dengan tuntutan para mahasiswa, Tomy menyatakan akan melakukan penelusuran lebih jauh terhadap indikasi yang disampaikan oleh mahasiswa bahwa BKPSDM (dulu BKDD) melakukan intervensi.
“Pemerintah Kabupaten akan kroscek terhadap dugaan itu, saya berharap nantinya ada klarifikasi terhadap mal administrasi dari 800 lebih pegawai yang dimutasi, karena bisa jadi memungkinkan terjadinya kesalahan teknis saat pembacaan surat keputusan. Namun pada prinsipnya akan tetap diinvestigasi apakah memang salah baca atau ada kesengajaan,” papar Tomy.
Terkait dengan tuntutan pencopotan, Tomy mengatakan pada dasarnya dirinya terus mendorong tata kelola pemerintahan, pencopotan itu harus sesuai dengan mekanisme, harus menganut asas praduga tak bersalah karena dia tidak ingin serta merta mencopot tanpa dasar yang kuat.
“Saya menganggap ini momentum awal untuk perbaikan system yang ada, kami akan mengevaluasi karena keputusan itu tidak “dipaku mati” karena bisa jadi ke depan jika ditemukan tidak sesuai, maka kita akan atur kemudian sesuai dengan aturan yang ada” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Bulukumba ini.
Tomy juga mengingatkan kembali pernyataan dari Bupati AM Sukri A Sappewali, silahkan laporkan apabila ada pegawai yang dimintakan uang terkait pelaksanaan mutasi, Bupati kata Tomy tidak segan-segan menindak pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar atau menyalahgunkan wewenang sebagai aparatur.
Terkait soal ketegangan antara mahasiswa melakukan orasi di luar kantor Bupati, dengan Satpol Pamong Praja, Tomy menyampaikan permohonan maaf dan berharap ke depan tidak terjadi lagi dan berharap kepada mahasiswa untuk lebih mengedepankan dialog untuk mencari solusi. (edy)
Puluhan anak muda yang mengatasnamakan Aliansa Mahasiswa Pemerhati Daerah, Kamis (9/2), mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, di jalan Kartini Bulukumba, sambil membawa poster.
Sambil menggunakan pembesar suara, mahasiswa ini menuntut perbaikan dalam hal pelaksanaan mutasi yang dilaksanakan pemerintah daerah beberapa hari yang lalu, mereka menilai mutasi tersebut banyak kesalahan dan mendesak Bupati untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatnya.
Usai berunjukrasa di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, aksi damai mahasiswa ini dilanjutkan di kantor Bupati Bulukumba. Sambil berjalan kaki ke kantor Bupati, mahasiswa ini sempat bersitagang dengan petugas Satpol PP.
Tidak lama kemudian, mahasiswa ini merangsek masuk ke halaman kantor Bupati dan diterima Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto.
Koordinator lapangan aksi Muh Irham Ali, mengungkap adanya indikasi pelanggaran kode etik dalam pengisian jabatan dan mutasi di Pemkab Bulukumba baru- baru ini. Mereka menuding telah terjadi kelalaian sistem dalam proses mutasi yang kemudian memberikan dampak negatif pada sistem pemerintah.
Mahasiswa meminta Bupati untuk mengevaluasi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Selain itu mereka juga membacakan tuntutannya antara lain, Mendesak birokrasi daerah, stop melakukan intervensi pimpinan kepada bawahannya.Meminta kepada pihak BKD untuk mengklarifikasi mal administrasi yang dinilai sangat fatal.
Serta mendesak DPRD untuk menjalankan fungsinya seprofesional mungkin untuk menyikapi setiap persoalan yang ada. Mereka juga mendesak Bupati Bulukumba atau yang berwenang untuk melakukan reformasi jabatan dalam internal BKD Bulukumba.
Menyikapi tuntutan mahasiswa ini, Tomy Satria Yulianto, yang berdiri dihadapan puluhan pendemo, menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah melakukan unjuk rasa secara damai sebagai bentuk perhatiannya kepada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
Terkait dengan tuntutan para mahasiswa, Tomy menyatakan akan melakukan penelusuran lebih jauh terhadap indikasi yang disampaikan oleh mahasiswa bahwa BKPSDM (dulu BKDD) melakukan intervensi.
“Pemerintah Kabupaten akan kroscek terhadap dugaan itu, saya berharap nantinya ada klarifikasi terhadap mal administrasi dari 800 lebih pegawai yang dimutasi, karena bisa jadi memungkinkan terjadinya kesalahan teknis saat pembacaan surat keputusan. Namun pada prinsipnya akan tetap diinvestigasi apakah memang salah baca atau ada kesengajaan,” papar Tomy.
Terkait dengan tuntutan pencopotan, Tomy mengatakan pada dasarnya dirinya terus mendorong tata kelola pemerintahan, pencopotan itu harus sesuai dengan mekanisme, harus menganut asas praduga tak bersalah karena dia tidak ingin serta merta mencopot tanpa dasar yang kuat.
“Saya menganggap ini momentum awal untuk perbaikan system yang ada, kami akan mengevaluasi karena keputusan itu tidak “dipaku mati” karena bisa jadi ke depan jika ditemukan tidak sesuai, maka kita akan atur kemudian sesuai dengan aturan yang ada” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Bulukumba ini.
Tomy juga mengingatkan kembali pernyataan dari Bupati AM Sukri A Sappewali, silahkan laporkan apabila ada pegawai yang dimintakan uang terkait pelaksanaan mutasi, Bupati kata Tomy tidak segan-segan menindak pegawai yang terbukti melakukan pungutan liar atau menyalahgunkan wewenang sebagai aparatur.
Terkait soal ketegangan antara mahasiswa melakukan orasi di luar kantor Bupati, dengan Satpol Pamong Praja, Tomy menyampaikan permohonan maaf dan berharap ke depan tidak terjadi lagi dan berharap kepada mahasiswa untuk lebih mengedepankan dialog untuk mencari solusi. (edy)
