RAKYATSATU.COM, BULUKUMBA - Bupati Bulukumba AM Sukri A Sappewali membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2018, tingkat Kecamatan.
Kegiatan Musrembang yang diawali di Kecamatan Gantarang, Selasa (14/2) ini dihadiri Ketua DPRD HA Hamzah Pangki, bersama anggota DPRD dapil Gantarang Kindang Muh Bakti, Camat Gantarang Andi Ari Ariadi, Kapolsek Gantarang, Danramil Gantarang, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para Kades dan Lurah se kecamatan Gantarang.
Bupati Andi Sukri dihadapan peserta Musrenbang menyampaikan, kegiatan Musrembang merupakan proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan yang mengkompilasi antara rencana program kerja berbagai sektor dengan aspirasi dari seluruh wilayah kabupaten.
Disampaikan melalui forum yang sangat penting dan strategis, dia meminta agar merumuskan program dari bawah ke atas atau bottom up.
"Dalam merumuskan program harus jelas apa saja yang menjadi kewenangan desa dalam penggunaan anggaran desa, jangan infrastruktur terus yang bangun, padahal bisa digunakan untuk bidang lainnya seperti pembinaan olahraga," pesan AM Sukri
Lanjut Bupati, anggaran Desa tahun 2017 yang rata-rata 1,5 milyar, diminta untuk dimanfaatkan dengan baik, khususnya penggunaan anggaran desa harus selalu koordinasi dengan instansi terkait sehingga tidak ada tumpah tindih program kegiatan.
AM Sukri ingin memastikan rumusan usulan prioritas harus memenuhi hak- hak dasar masyarakat, harus berbasis pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Kemudian memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat dengan membuka ruang partisipasi pada elemen masyarakat sehingga masukan dan usulannya bisa lebih komprehensif.
Ketua DPRD A Hamzah Pangki pada kesempatan itu. memberikan apresiasi Musrenbang kecamatan tahun 2018, karena baru kali ini dihadiri seluruh kepala OPD terkait, dan sebelumnya biasanya hanya perwakilan dari instansinya
Kepala Bappeda A Syafrul Patunru, menyampaikan tujuan dari Musrenbang ini, untuk mensinergikan usulan prioritas dari desa kelurahan berdasarkan kemampuan OPD, serta sinkronisasi rencana pembangunan desa antara anggaran ADD, BDD dan APBD
"Intinya kami menekankan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus memperhatikan peraturan pedoman pembangunan desa terkait dengan kewenangan desa dan kabupaten" pesan Syafrul. (Edy)
Kegiatan Musrembang yang diawali di Kecamatan Gantarang, Selasa (14/2) ini dihadiri Ketua DPRD HA Hamzah Pangki, bersama anggota DPRD dapil Gantarang Kindang Muh Bakti, Camat Gantarang Andi Ari Ariadi, Kapolsek Gantarang, Danramil Gantarang, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta para Kades dan Lurah se kecamatan Gantarang.
Bupati Andi Sukri dihadapan peserta Musrenbang menyampaikan, kegiatan Musrembang merupakan proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan yang mengkompilasi antara rencana program kerja berbagai sektor dengan aspirasi dari seluruh wilayah kabupaten.
Disampaikan melalui forum yang sangat penting dan strategis, dia meminta agar merumuskan program dari bawah ke atas atau bottom up.
"Dalam merumuskan program harus jelas apa saja yang menjadi kewenangan desa dalam penggunaan anggaran desa, jangan infrastruktur terus yang bangun, padahal bisa digunakan untuk bidang lainnya seperti pembinaan olahraga," pesan AM Sukri
Lanjut Bupati, anggaran Desa tahun 2017 yang rata-rata 1,5 milyar, diminta untuk dimanfaatkan dengan baik, khususnya penggunaan anggaran desa harus selalu koordinasi dengan instansi terkait sehingga tidak ada tumpah tindih program kegiatan.
AM Sukri ingin memastikan rumusan usulan prioritas harus memenuhi hak- hak dasar masyarakat, harus berbasis pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Kemudian memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat dengan membuka ruang partisipasi pada elemen masyarakat sehingga masukan dan usulannya bisa lebih komprehensif.
Ketua DPRD A Hamzah Pangki pada kesempatan itu. memberikan apresiasi Musrenbang kecamatan tahun 2018, karena baru kali ini dihadiri seluruh kepala OPD terkait, dan sebelumnya biasanya hanya perwakilan dari instansinya
Kepala Bappeda A Syafrul Patunru, menyampaikan tujuan dari Musrenbang ini, untuk mensinergikan usulan prioritas dari desa kelurahan berdasarkan kemampuan OPD, serta sinkronisasi rencana pembangunan desa antara anggaran ADD, BDD dan APBD
"Intinya kami menekankan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus memperhatikan peraturan pedoman pembangunan desa terkait dengan kewenangan desa dan kabupaten" pesan Syafrul. (Edy)
