RAKYATSATU.COM, BULUKUMBA - Kebijakan pemerintah terkait soal pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu, melalui program kerjasama dengan BPJS, Pemkab Bulukumba mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 16 Miliar lebih atau turun sekitar Rp.5 miliar dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 21 Miliar.
Seperti disampaikan H.Syafiuddin, anggota DPRD Bulukumba, saat bincang bincang dengan media ini, Sabtu (18/2) di desa Bontosunggu. Menurutnya, jika anggaran tersebut tidak mengalami penambahan, maka bisa jadi pelayanan kesehatan gratis bagi peserta BPJS yang ditanggung pemerintah, hanya bisa bertahan hingga September tahun ini.
Menurutnya, anggaran pelayanan kesehatan gratis melalui program BPJS tahun ini sebesar Rp. 16 miliar. Angka itu katanya, lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu Rp.21 Miliar. Dan dia berharap Pemkab Bulukumba bisa menganggarkan kekurangannya pada APBD Perubahan.
Sementara itu Wakil bupati Bulukumba yang dihubungi via ponselnya membenarkan, besaran anggaran yang dialokasikan pada program pelayanan kesehatan gratis, hanya sampai September, meski begitu kata Tomy, Pemkab Bulukumba merencankan penambahan pada APBD Perubahan. Terkait soal besaran anggarannya, Tomy menyatakan secara detail dia tidak hafal besarannya.
" Saya agak lupa detil besarannya. Tapi diskusi di TAPD itu akan ditalangi sisanya melalui dana APBD perubahan," jelasnya.
Jadi , katanya, secara teknis tidak ada masalah, karena akan ditutupi klaim BPJS dalam APBD Perubahan dan Rp. 21 milyar itu juga termasuk yang perubahan.
Bagaimana dengan program bupati yang mengajak seluruh kepala OPD, Sekda, Asisten dan Staf ahli untuk ikut membiayai masyarakat miskin yang tidak di biayai pemeritah pada program BPJS dan bupati menyatakqn menanggung 5 orang warga kurang mampu yang tidak tercover pada prpgram BPJS Kesehatan.
Menurut Tomy, itu bentuk kepedulian bupati pada masyarakat yang kurang beruntung. " Sebenarnya negara dan pemerintah daerah sudah memberikan tanggungan kepada masyarakat Bulukumba hampir 210 ribu JKN secara gratis. Artinya sudah melebihi data jumlah kemiskinan di Bulukumba. Itulah kenapa pak bupati meminta untuk di inventarisasi lagi jumlah masyarakat kita yang berhak mendapatkan BPJS tapi belum tercover dalam 210 ribu itu," papar Tomy. (edy)
Seperti disampaikan H.Syafiuddin, anggota DPRD Bulukumba, saat bincang bincang dengan media ini, Sabtu (18/2) di desa Bontosunggu. Menurutnya, jika anggaran tersebut tidak mengalami penambahan, maka bisa jadi pelayanan kesehatan gratis bagi peserta BPJS yang ditanggung pemerintah, hanya bisa bertahan hingga September tahun ini.
Menurutnya, anggaran pelayanan kesehatan gratis melalui program BPJS tahun ini sebesar Rp. 16 miliar. Angka itu katanya, lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu Rp.21 Miliar. Dan dia berharap Pemkab Bulukumba bisa menganggarkan kekurangannya pada APBD Perubahan.
Sementara itu Wakil bupati Bulukumba yang dihubungi via ponselnya membenarkan, besaran anggaran yang dialokasikan pada program pelayanan kesehatan gratis, hanya sampai September, meski begitu kata Tomy, Pemkab Bulukumba merencankan penambahan pada APBD Perubahan. Terkait soal besaran anggarannya, Tomy menyatakan secara detail dia tidak hafal besarannya.
" Saya agak lupa detil besarannya. Tapi diskusi di TAPD itu akan ditalangi sisanya melalui dana APBD perubahan," jelasnya.
Jadi , katanya, secara teknis tidak ada masalah, karena akan ditutupi klaim BPJS dalam APBD Perubahan dan Rp. 21 milyar itu juga termasuk yang perubahan.
Bagaimana dengan program bupati yang mengajak seluruh kepala OPD, Sekda, Asisten dan Staf ahli untuk ikut membiayai masyarakat miskin yang tidak di biayai pemeritah pada program BPJS dan bupati menyatakqn menanggung 5 orang warga kurang mampu yang tidak tercover pada prpgram BPJS Kesehatan.
Menurut Tomy, itu bentuk kepedulian bupati pada masyarakat yang kurang beruntung. " Sebenarnya negara dan pemerintah daerah sudah memberikan tanggungan kepada masyarakat Bulukumba hampir 210 ribu JKN secara gratis. Artinya sudah melebihi data jumlah kemiskinan di Bulukumba. Itulah kenapa pak bupati meminta untuk di inventarisasi lagi jumlah masyarakat kita yang berhak mendapatkan BPJS tapi belum tercover dalam 210 ribu itu," papar Tomy. (edy)
