RAKYATSATU.COM, BULUKUMBA - Kelompok FPR, IMM dan PMII secara bersamaan mendatangi kantor Bupati Bulukumba, sebagai wujud perhatian mereka pada peringatan setahun pemerintahan Sukri - Tomy sebagai pemimpin di Bulukumba.
Ketiga aktivis ini secara damai menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto yang menerima mereka di halaman parkir mobil dinas bupati dan wakil bupati.
Secara bergantian mereka menyampaikan aspirasinya, diawali ketua PMII Muh.Amin Lahaseng. Aktivis muda ini kembali mempersoalkan kebijakan mutasi yang dinilai banyak masalah, bahkan Amin menyebut lain yang dibacakan lain yang di SK kan, dan Amin minta bupati untuk meninjau kembali atau melakulan revew atas persoalan itu.
Senada disampaikan aktivis IMM Amrul.Abukhair, juga mempertanyakan soal mutasi pejabat, menurutnya berdasarkan investigasi yang dia lakukan, ada jabatan diisi lebih dari satu orang pejabat, dan hal itu perlu dilakukan perbaikan. Selain iti Amrul juga mempersoalkan proyek pembangunan pasar Bontobahari yang dinilai kualitasnya kurang bagus.
Sementara Injek dari YPR, menyampaikan permohonan maaf karena tidak sempat hadir pada malam pesta setahun kempemimpinan ST 15. " Cara kami ikut merayakan setahun ST 15 memimpin Bulukumba, adalah menyampaikan aspirasi seperti ini," sebut Injek.
Bagaimana program bisa berjalan baik jika sudah ada ada benih perpecahan, dan kami rakyat Bulukumba tidak ingin ada perpecahan," Kami berharap, semua persoalan diselesaikan dengan baik, dan jangan ada gesekan biar proses pembangunan dan pemerintahan bisa berjalan normal," ajak Injek yang juga menyorot proyek pembangunan pasar di Bontobahari yang dinilai kualitasnya tidak sesuai bestek.
Kemudian, persoalan lainnya yang mereka sorot adalah soal dewan pengawaa RSUD Bulukumba yang mereka nilai bertentangan dengan Permenkes, bahkan mereka nilai dewan pengawas RSUD tidak ada yang ahli dibidang perumah sakitan.
Setelah mendengar uneg uneg para pengunjukrasa, Wakil bupati Tomy Satria menjelaskan, persoalan mutasi, bupati telah memerintahkan dilakukan revew dalam rangka perbaikan kinerja, dan bupati selalu merespon positif apa masukan masyarakat sesuai yang tertuang dalam visi misi yang telah disusun.
Dijelaskan, sebenarnya dengan ditetapkannya Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang baru, maka semuanya dinyatakan demisuoner
Artinya tidak ada pejabat sebel dikukuhkan. " Jadi tidak ada istilah non job, karena kita mengacu pada OPD baru," jelas Tomy dan menurutnya pengangkatan pejabat tidak ada unsur balas dendam, buktinya banyak pejabat yang diangkat, meski bukan pendukung.
Terkait soal dewan pengawas, Tomy menegaskan, berdasarkan penafsiran Pemkab Bulukumba, pengangkatan dewan pengawas RSUD sudah sesuai aturan
Dan malah menurutnya, pada Permenkes dan Menkeu, tidak sesuai dengan Konstitusi UUD 1945 pada pasal 27, hal ini perlu dikanalisasi
" Jangan kita menambah hukuman orang lain,karena sesuai aturan, mereka yang sudah lima tahun bebas, sudah berhak mengikuti seleksi termasuk pada jalur politik," terang Tomy.(edy)
Ketiga aktivis ini secara damai menyampaikan aspirasi mereka kepada wakil bupati Bulukumba Tomy Satria Yulianto yang menerima mereka di halaman parkir mobil dinas bupati dan wakil bupati.
Secara bergantian mereka menyampaikan aspirasinya, diawali ketua PMII Muh.Amin Lahaseng. Aktivis muda ini kembali mempersoalkan kebijakan mutasi yang dinilai banyak masalah, bahkan Amin menyebut lain yang dibacakan lain yang di SK kan, dan Amin minta bupati untuk meninjau kembali atau melakulan revew atas persoalan itu.
Senada disampaikan aktivis IMM Amrul.Abukhair, juga mempertanyakan soal mutasi pejabat, menurutnya berdasarkan investigasi yang dia lakukan, ada jabatan diisi lebih dari satu orang pejabat, dan hal itu perlu dilakukan perbaikan. Selain iti Amrul juga mempersoalkan proyek pembangunan pasar Bontobahari yang dinilai kualitasnya kurang bagus.
Sementara Injek dari YPR, menyampaikan permohonan maaf karena tidak sempat hadir pada malam pesta setahun kempemimpinan ST 15. " Cara kami ikut merayakan setahun ST 15 memimpin Bulukumba, adalah menyampaikan aspirasi seperti ini," sebut Injek.
Bagaimana program bisa berjalan baik jika sudah ada ada benih perpecahan, dan kami rakyat Bulukumba tidak ingin ada perpecahan," Kami berharap, semua persoalan diselesaikan dengan baik, dan jangan ada gesekan biar proses pembangunan dan pemerintahan bisa berjalan normal," ajak Injek yang juga menyorot proyek pembangunan pasar di Bontobahari yang dinilai kualitasnya tidak sesuai bestek.
Kemudian, persoalan lainnya yang mereka sorot adalah soal dewan pengawaa RSUD Bulukumba yang mereka nilai bertentangan dengan Permenkes, bahkan mereka nilai dewan pengawas RSUD tidak ada yang ahli dibidang perumah sakitan.
Setelah mendengar uneg uneg para pengunjukrasa, Wakil bupati Tomy Satria menjelaskan, persoalan mutasi, bupati telah memerintahkan dilakukan revew dalam rangka perbaikan kinerja, dan bupati selalu merespon positif apa masukan masyarakat sesuai yang tertuang dalam visi misi yang telah disusun.
Dijelaskan, sebenarnya dengan ditetapkannya Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang baru, maka semuanya dinyatakan demisuoner
Artinya tidak ada pejabat sebel dikukuhkan. " Jadi tidak ada istilah non job, karena kita mengacu pada OPD baru," jelas Tomy dan menurutnya pengangkatan pejabat tidak ada unsur balas dendam, buktinya banyak pejabat yang diangkat, meski bukan pendukung.
Terkait soal dewan pengawas, Tomy menegaskan, berdasarkan penafsiran Pemkab Bulukumba, pengangkatan dewan pengawas RSUD sudah sesuai aturan
Dan malah menurutnya, pada Permenkes dan Menkeu, tidak sesuai dengan Konstitusi UUD 1945 pada pasal 27, hal ini perlu dikanalisasi
" Jangan kita menambah hukuman orang lain,karena sesuai aturan, mereka yang sudah lima tahun bebas, sudah berhak mengikuti seleksi termasuk pada jalur politik," terang Tomy.(edy)
