RAKYATSATU.COM, MAKASSAR - Taufiq Hidayat bersama tim kuasa hukum dan Komunitas Gibran Center mendatangi kantor DPRD Kota Makassar, Jumat, 21 Agustus 2026. Mereka meminta DPRD membuka dokumen APBD 2025 dan menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas polemik pengadaan seragam sekolah gratis.
Tim kuasa hukum yang hadir terdiri atas Dr. H. Sulthani, Jamal Jamaluddin, dan Andi Syahrul Mubarak.
Mereka menyerahkan surat permohonan dokumen APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota Makassar. Dokumen tersebut, menurut tim kuasa hukum, dibutuhkan untuk kepentingan pembelaan hukum Taufiq yang saat ini dilaporkan dalam perkara dugaan penghinaan.
Selain meminta dokumen anggaran, mereka mendesak DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait pengadaan seragam sekolah gratis.
Tim kuasa hukum juga meminta DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dan mengawasi pelaksanaan program tersebut.
Menurut mereka, Pansus diperlukan untuk meneliti kebijakan dan pelaksanaan pengadaan seragam sekolah gratis yang telah disosialisasikan oleh pemerintah. Mereka juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dilibatkan untuk mengaudit kebijakan anggaran program tersebut.
.
"Kami sangat percaya aspirasi dan surat kami mendapat respons positif dan akan ditindaklanjuti RDP dengan pihak terkait berkenaan kebijakan anggaran seragam sekolah gratis yang menjadi polemik tersebut," kata Sulthani setelah diterima pimpinan DPRD Kota Makassar.
Dia mengapresiasi pimpinan DPRD yang telah menerima dan mendengarkan aspirasi mereka.
Tim kuasa hukum menilai transparansi anggaran diperlukan untuk memastikan program pengadaan seragam sekolah gratis berjalan secara akuntabel. Mereka juga berharap keterbukaan dokumen anggaran dapat menjelaskan penggunaan dana dalam program tersebut.
Hingga berita ini ditulis, DPRD Kota Makassar belum menetapkan jadwal pelaksanaan RDP maupun pembentukan Pansus seperti yang diminta Taufiq Hidayat dan tim kuasa hukumnya. (Ikhlas/Amd)
