RAKYATSATU.COM, BONE - Wakil Bupati Bone, Dr H Andi Akmal Pasluddin, SP, MM menghadiri kegiatan penawaran Kartu Kredit Indonesia (KKI) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Bone. Kegiatan itu berlangsung di ruang pertemuan Ta Sugi Cafe & Resto, Jalan Jenderal Sudirman, Watampone, Senin (25/5/2026).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Asisten II Setda Bone, Staf Ahli Bupati, Kepala Bapenda Bone, Kabag Kerja Sama Setda Bone, serta Pimpinan Bank Sulselbar Wilayah Bone Muh Anas bersama jajaran.
Dalam sambutannya, Andi Akmal menegaskan bahwa penggunaan Kartu Kredit Indonesia merupakan bagian dari upaya percepatan digitalisasi keuangan daerah yang saat ini terus didorong pemerintah pusat.
Menurutnya, sistem pembayaran non-tunai melalui KKI dapat meningkatkan efisiensi transaksi pemerintahan, terutama untuk kebutuhan operasional kantor maupun perjalanan dinas.
"Pemerintah pusat memang mendorong percepatan digitalisasi keuangan daerah. Kehadiran Kartu Kredit Indonesia ini sangat bagus karena dapat digunakan untuk operasional kantor maupun perjalanan dinas secara lebih praktis dan transparan," kata Andi Akmal.
Selain itu, ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk mendukung penguatan Bank Sulselbar sebagai bank daerah milik bersama pemerintah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan serta Sulawesi Barat.
"Kita harus satu suara dalam mendukung dan membesarkan Bank Sulselbar. Karena di sana ada kepentingan daerah, ada penyertaan modal pemerintah, dan ada kontribusi dividen yang kembali ke daerah. Jadi memang menjadi kepentingan kita bersama untuk terus memajukan bank daerah ini," ujarnya.
Andi Akmal mengungkapkan, sejak masih bertugas di Komisi C DPRD yang membidangi keuangan, Pemerintah Kabupaten Bone telah aktif mendorong penyertaan modal ke Bank Sulselbar sebagai bentuk komitmen memperkuat sektor keuangan daerah.
Ia berharap penggunaan KKI nantinya dapat membantu SKPD memenuhi kebutuhan operasional yang bersifat mendesak tanpa mengabaikan aturan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
"Kadang di pemerintah daerah ada kegiatan yang harus segera berjalan sementara proses pencairan anggaran masih berproses. Karena itu, penggunaan kartu kredit ini bisa menjadi solusi untuk kebutuhan operasional tertentu selama tetap sesuai regulasi," jelasnya.
Di akhir sambutannya, Wabup Bone meminta jajaran terkait segera menyusun pedoman teknis penggunaan KKI agar implementasinya di lingkungan Pemkab Bone berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
"Nanti perlu dirumuskan pedoman dasarnya, apa saja yang bisa menggunakan kartu kredit ini supaya jelas dan terukur. Harapan kita ke depan seluruh OPD bisa memanfaatkan sistem ini untuk mendukung percepatan layanan pemerintahan," tutupnya. [Ikhlas /Sugi]
