RAKYATSATU.COM, Jakarta — Kementerian Agama (Kemenag) terus mendorong peningkatan kesejahteraan guru binaannya melalui berbagai langkah strategis, mulai dari percepatan sertifikasi hingga peningkatan insentif.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan hal ini saat membuka Simposium Guru Nasional Kemenag 2026 di Jakarta, Rabu (29/4/2026). Salah satu fokus utama adalah percepatan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
“Kami menargetkan penuntasan sertifikasi bagi 467.353 guru lulusan S1 dalam dua tahun. Anggaran Rp11,59 triliun telah disiapkan agar guru yang kompeten segera memperoleh sertifikat pendidik dan berhak atas TPG,” ujar Menag.
Ia juga mengungkapkan lonjakan signifikan peserta PPG dalam jabatan. Pada 2024 tercatat 29.933 guru, meningkat tajam menjadi 206.411 guru pada 2025 atau naik sekitar 700 persen.
Selain itu, Kemenag mengusulkan penyesuaian bantuan insentif bagi guru non-sertifikasi dan belum inpassing agar setara dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Untuk program ini, dibutuhkan anggaran sekitar Rp12,76 triliun yang ditujukan bagi 467.809 guru.
Saat ini, jumlah guru binaan Kemenag mencapai 1.157.050 orang. Dari jumlah tersebut, 360.632 guru (31,2 persen) berstatus ASN, sementara 796.418 lainnya (68,8 persen) merupakan non-ASN. Mayoritas guru tersebut bertugas di madrasah, yakni sebanyak 655.622 orang
“Kontribusi guru non-ASN sangat besar. Karena itu, kebijakan ke depan difokuskan pada penguatan status, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan profesionalisme mereka,” jelasnya.
Terkait pengangkatan guru honorer madrasah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Kemenag terus melakukan koordinasi dengan Kementerian PAN-RB, BKN, dan DPR untuk membuka formasi yang dibutuhkan.
Dalam hal pencairan TPG, Kemenag mencatat progres positif. Hingga Maret 2026, penyaluran TPG Pendidikan Agama Islam (PAI) periode Januari–Februari telah mencapai 87,4 persen atau 204.747 dari total 234.265 guru penerima.
Menag menegaskan percepatan verifikasi dan pencairan terus dilakukan agar tidak ada guru yang menunggu terlalu lama.
Sementara itu, pencairan TPG untuk guru madrasah non-ASN telah mencapai 100 persen secara nasional, termasuk bagi lulusan PPG 2025 yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Adapun pencairan TPG untuk guru ASN madrasah masih berlangsung dan belum merata di seluruh daerah.
Menutup pernyataannya, Menag menegaskan komitmen Kemenag untuk terus terbuka terhadap aspirasi guru sekaligus menolak wacana pemisahan madrasah dari Sistem Pendidikan Nasional.
“Madrasah adalah bagian integral dari sejarah dan masa depan pendidikan Indonesia,” tegasnya.(Ikhlas/ Amd)
