RAKYATSATU.COM, BONE - Pemerintah Kabupaten Bone menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Penyerahan berlangsung di Auditorium Lantai II Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Kamis, 15 Januari 2026.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Bone untuk menerima LHP sekaligus menandatangani Berita Acara Serah Terima.
Penyerahan LHP tersebut disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong.
Acara penyerahan dihadiri para kepala daerah serta pimpinan DPRD dari kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menyampaikan bahwa pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu Semester II Tahun 2025 telah dilaksanakan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Ia mengatakan BPK terus mengawal penggunaan anggaran negara dan daerah agar dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel. Winner berharap seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti tepat waktu sesuai ketentuan.
Menurut Winner, pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Ia menyebut LHP BPK sebagai rujukan penting dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Ia mengatakan setiap rekomendasi akan ditindaklanjuti secara serius sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
Menurut Andi Akmal, LHP BPK juga akan menjadi dasar penguatan sistem pengawasan internal serta peningkatan kinerja seluruh perangkat daerah. Ia berharap LHP tersebut menjadi alat deteksi dini terhadap potensi kekeliruan dalam pengelolaan anggaran.
Untuk Kabupaten Bone, LHP yang diserahkan mencakup hasil Pemeriksaan Kinerja atas efektivitas penyelenggaraan Data Pokok Pendidikan dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan Tahun 2024 dan 2025. [Ikhlas /Sugi]
