 |
| Rapat kerja bersama Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan. |
Rapat berlangsung di Ruang Komisi II dan dipimpin Ketua Komisi II, H. M. Lutfi Hanafi, S.E., didampingi seluruh anggota komisi.
Turut dihadiri Kepala Dinas Pertanian, Andi Sadda, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan, H. Abd. Hais, bersama staf masing-masing.
Ketua Komisi II, H. M. Lutfi Hanafi, membuka rapat dengan menegaskan pentingnya perencanaan yang matang.
“Pembahasan hari ini bukan hanya soal program, tapi memastikan setiap anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat. Petani dan pelaku pangan harus merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Kadis Pertanian, Andi Sadda, menjelaskan sejumlah capaian strategis, termasuk keberhasilan uji coba pengembangan kacang tanah di Tondong dan Tompo Bulu.
"Hasil uji coba kacang tanah di dua wilayah tersebut sangat memuaskan. Ini membuka peluang komoditas baru bagi petani,” kata Andi Sadda.
Ia juga melaporkan peningkatan produksi bawang tanpa pestisida serta penguatan layanan Rumah Potong Hewan melalui kewajiban sertifikasi halal.
“Kami ingin produksi pangan tetap aman dan berkualitas. Sertifikasi halal di RPH menjadi standar yang harus dijalankan,” tambahnya.
Terkait peternakan, ia menegaskan kesiapan menghadapi potensi penyakit hewan.
“Obat-obatan sudah kami siapkan. Kapasitas peternak juga terus kami tingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.
Pengembangan komoditas unggulan seperti padi, jagung, kelapa sawit, dan kacang hijau—termasuk di wilayah kepulauan—menjadi bagian dari rencana prioritas 2026.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II, H. Muchtar Sali, menyoroti pemerataan distribusi alat pertanian.
"Bantuan alat seperti handtractor dan combine harvester harus merata. Jangan sampai hanya dinikmati sebagian kelompok," tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya perbaikan sistem irigasi. "Irigasi adalah urat nadi pertanian. Kalau alirannya bermasalah, maka tidak ada jaminan produksi bisa maksimal," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, H. Abd. Hais, memaparkan lima program utama yang menjadi fokus 2026, termasuk pengawasan pangan dan penguatan cadangan pangan daerah.
"Stabilitas pasokan tidak boleh goyah. Karena itu, dukungan DPRD terhadap Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sangat penting," jelasnya.
Menutup rapat, Komisi II menegaskan kesiapannya bekerja sama dengan perangkat daerah.
"Kami akan mengawal agar perencanaan anggaran 2026 berjalan efektif, berkeadilan, dan memberi manfaat luas, terutama bagi petani dan masyarakat kepulauan," tutur Lutfi Hanafi. (Ikhlas/Amin)
