RAKYATSATU. COM, Makassar – UIN Alauddin Makassar menjadi tuan rumah Halaqah Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal (Dirjen) Pesantren yang mengusung tema “Transformasi Pendidikan Pesantren”. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Direktur Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Dr. Basnang Said, M.Ag, di Ruang Rapat Senat Gedung Rektorat Lantai IV, Rabu 26 November 2025.
UIN Alauddin Makassar merupakan satu dari 14 PTKN yang ditunjuk Kementerian Agama untuk menyukseskan agenda tersebut. Sebanyak 156 perwakilan pesantren dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hadir dalam kegiatan ini.
Dalam sambutannya, Dr. Basnang menegaskan bahwa peran santri tidak lagi terbatas pada urusan akhirat.
“Santri urusannya bukan hanya akhirat, PBSB sudah menunjukkan itu,” ujarnya.
Alumni UIN Alauddin Makassar itu menjelaskan bahwa pesantren merupakan tempat pembentukan karakter yang mengajarkan soft skills seperti ketangguhan dan kedisiplinan. Ia menambahkan bahwa banyak mahasiswa berprestasi di kampus besar seperti UGM, UI, dan ITB merupakan alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB), yang sekaligus menjadi bukti kualitas pendidikan santri.
Lebih jauh, Basnang memaparkan bahwa setelah era reformasi, akses pendidikan terbuka luas bagi para santri. Meski begitu, pernah ada hambatan terkait rekognisi dokumen pendidikan pesantren, sehingga muncul kebijakan pendidikan kesetaraan di pesantren salafiyah sebagai solusi.
Ia juga mengingatkan bahwa peran strategis pesantren dalam sejarah bangsa telah terlihat sejak Resolusi Jihad 22 Oktober 1945, yang kini diperingati sebagai Hari Santri. Menurutnya, penguatan itu semakin kokoh dengan lahirnya UU Pesantren, yang menjadi tonggak rekognisi negara terhadap lembaga pesantren, termasuk dukungan anggaran melalui APBN dan APBD.
Dalam kesempatan itu, Basnang turut menjelaskan perjalanan panjang pembentukan Dirjen Pesantren. Ia menyebut bahwa pada masa Zamakhsyari Dhofir, pengelolaan pesantren masih berada pada eselon III, kemudian meningkat menjadi eselon II pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dengan Ibu Faiqoh sebagai direktur pertama. Upaya peningkatan status terus berlanjut pada masa Menteri Lukman Hakim Saifuddin, hingga pada era Prof. Nasaruddin Umar terbit izin prakarsa yang membuka harapan pembentukan Dirjen Pesantren.
Pada akhir penyampaiannya, Basnang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan bukan kewajiban ormas keagamaan, melainkan tanggung jawab negara untuk memberi dukungan penuh.
---
Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Hamdan Juhannis, dalam sambutannya menyatakan bahwa pesantren merupakan lembaga yang tidak pernah berhenti memberi kontribusi. Ia mengibaratkan pesantren sebagai “oase yang tidak pernah kering”.
Prof. Hamdan menilai identitas santri kini berkembang pesat, tidak hanya dalam dimensi keberagamaan tetapi juga dalam ranah sosial dan politik. Kompleksitas itu, katanya, menegaskan bahwa keberadaan Direktorat Jenderal Pesantren sangat diperlukan.
“Saatnya negara berterima kasih terhadap pesantren,” tegasnya.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sulawesi Selatan, Dr. Ali Yafid, menyoroti kekompakan pesantren di wilayah tersebut dalam membangun kolaborasi. Ia menilai beberapa pesantren di Sulsel telah mampu mandiri dan menghidupi dirinya sendiri, sebagai bukti kemajuan pesantren di daerah ini.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan seminar kepesantrenan yang menghadirkan Keynote Speaker Prof. Dr. H. Andi Salman Maggalatung, S.H., M.H., serta narasumber Prof. Dr. K.H. Hamzah Harun Rasyid, M.A., dan Dr. H. Nurfadjri Fadeli Luran, M.Pd.( Ikhlas/ Amd)
