RAKYATSATU.COM, MAROS – Setelah sempat tertunda akibat tidak memenuhi kuorum, Rapat Paripurna Penetapan APBD Maros 2026 akhirnya digelar di ruang utama DPRD Maros, Jumat (21/11/2025).
Penetapan anggaran dilakukan melalui penandatanganan berita acara persetujuan Ranperda APBD 2026 oleh Bupati Maros Chaidir Syam, Ketua DPRD Maros Muh. Gemilang Pagessa, serta Wakil Ketua DPRD Abdul Rasyid dan Nurwahyuni Malik.
Dalam laporan Badan Anggaran, anggota DPRD Maros Arie Anugerah menyampaikan bahwa Pendapatan Daerah Maros tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp1.400.585.444.000, naik Rp2,5 miliar dari rancangan awal. Meski demikian, jumlah tersebut lebih rendah dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp1,6 triliun.
“Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sebesar Rp375,97 miliar dan Pendapatan Transfer Rp1,024 triliun. Komponen PAD meliputi Pajak Daerah Rp242,47 miliar, Retribusi Daerah Rp23,69 miliar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Rp11 miliar, dan Lain-lain PAD yang Sah Rp98,79 miliar,” ungkapnya.
Dari sisi belanja, total Belanja Daerah 2026 disepakati sebesar Rp1.499.085.444.000 setelah mengalami penambahan Rp2,5 miliar. Belanja Operasi turun dari Rp1,115 triliun menjadi Rp1,103 triliun, sementara Belanja Modal meningkat dari Rp229,35 miliar menjadi Rp248,68 miliar. Selain itu, Belanja Tidak Terduga dicatat sebesar Rp7 miliar dan Belanja Transfer sebesar Rp139,48 miliar.
Arie juga menambahkan bahwa Penerimaan Pembiayaan pada 2026 mencapai Rp100 miliar yang berasal dari rencana pinjaman daerah. Sementara Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1,5 miliar dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo, sehingga Pembiayaan Netto tercatat sebesar Rp98,5 miliar.
Bupati Maros Chaidir Syam menegaskan pentingnya penetapan APBD secara tepat waktu agar pelaksanaan kegiatan pemerintah dapat dimulai sejak awal tahun.
“Penetapan APBD tepat waktu menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik. Ini memastikan seluruh program dapat berjalan tanpa hambatan,” ujarnya. (Ikhlas/arul)
