RAKYATSATU.COM, SINJAI - Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat komitmen transparansi dan akuntabilitas publik dengan menggelar evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR), serta penetapan Daftar Informasi Publik (DIP).
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten Sinjai ini dibuka resmi oleh Bupati Sinjai, Dra. Hj. Andi Ratnawati Arif, di Gedung Command Center Rumah Jabatan Bupati, Senin, 29 September 2025.
Dalam sambutannya, Ratnawati menegaskan pentingnya peran PPID sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi publik.
“PPID harus menjadi ujung tombak, bukan sekadar pelengkap administrasi. Kehadirannya harus mampu memberikan layanan cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat,” kata Ratnawati.
Ia juga menekankan perlunya optimalisasi SP4N-LAPOR sebagai kanal aspirasi dan pengaduan masyarakat. Setiap laporan yang masuk, menurutnya, merupakan masukan berharga untuk peningkatan kualitas birokrasi sekaligus penguatan kepercayaan publik.
Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Sinjai, Dr. Mansyur, menjelaskan kegiatan ini bertujuan mengukur kinerja dan tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan informasi publik serta penanganan pengaduan masyarakat.
“Evaluasi ini diharapkan menghasilkan masukan dan rekomendasi konstruktif untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan tindak lanjut pengaduan,” ujar Mansyur.
Pada kesempatan itu, Pemkab Sinjai juga menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) sebagai acuan baku seluruh perangkat daerah. DIP menjadi pedoman agar informasi wajib tersedia secara jelas, mudah diakses, relevan, dan tidak tumpang tindih antarinstansi.
Melalui rangkaian kegiatan ini, Pemkab Sinjai menegaskan langkah konkret dalam memperluas akses informasi publik dan menjadikan setiap keluhan masyarakat sebagai pijakan perbaikan layanan.
Kegiatan diikuti para pengelola SP4N, perwakilan perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala desa se-Kabupaten Sinjai. [Ikhlas /Sudirman]
