Wakil Bupati Bone H. Akmal Pasluddin saat memimpin Rapat koordinasi bersama pihak terkait bahas penggunaan BBM Subsidi untuk kapal pelayaran rakyat
RAKYATSATU.COM, BONE - Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, memimpin rapat koordinasi mengenai penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk kapal pelayaran rakyat di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bone, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Watampone, Kamis, 11 September 2025.
Rapat tersebut digelar menyusul keluhan para pelayaran rakyat (pelra) yang belakangan kesulitan memperoleh solar subsidi.
Kelangkaan dan distribusi yang tidak merata dikhawatirkan menghambat aktivitas pelayaran serta berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat pesisir.
Turut hadir Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Syahbandar Bajoe, sejumlah perwakilan pelra dari berbagai wilayah, serta tamu undangan lainnya.
Dalam arahannya, Wakil Bupati menekankan agar penyaluran BBM subsidi tidak lagi dimanfaatkan pihak yang tidak berhak. Ia menegaskan pemerintah daerah harus memastikan subsidi benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
“Kita harus mencari solusi permanen atas masalah ini, karena banyak oknum yang mengambil keuntungan. BBM subsidi harus tepat sasaran, terutama bagi nelayan dan pelra yang menjadi tulang punggung transportasi rakyat,” kata Andi Akmal.
Para perwakilan pelra juga diberi ruang menyampaikan aspirasi. Seorang perwakilan pelra Bajoe menegaskan pihaknya berkomitmen mematuhi aturan pemerintah, asalkan kebutuhan dasar terhadap BBM subsidi tetap terpenuhi. Ia memastikan tidak ada praktik penyalahgunaan solar subsidi di wilayahnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati meminta data rinci kebutuhan BBM kapal per bulan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih terukur.
Ia juga menyebutkan pemerintah daerah akan mengutus perwakilan ke Jakarta pekan depan untuk memperjuangkan kepentingan pelra Bone dalam pertemuan tingkat pusat.
Selain itu, Andi Akmal menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan agar tetap memberikan pelayanan maksimal kepada pelra selama proses penyelesaian berlangsung.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas aktivitas pelayaran sekaligus memberi kepastian bagi masyarakat pengguna transportasi laut.
“Kita ingin persoalan ini segera selesai agar pelayaran rakyat bisa berjalan normal tanpa bayang-bayang kekhawatiran ketersediaan solar subsidi,” ujarnya. [Ikhlas/Sugi]
