RAKYATSATU.COM, SINJAI - Manajemen Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah (UPT RSUD) Kabupaten Sinjai menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di aula lantai II RSUD, Senin (1/9/2025) pagi.
Forum ini dibuka langsung oleh Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif sebagai komitmen untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.
Direktur RSUD Sinjai, dr. H. Kahar Anies, menyebut FKP sebagai ruang strategis untuk menjembatani komunikasi antara penyelenggara layanan publik dan masyarakat sebagai pengguna.
Ia menekankan, partisipasi aktif warga menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan publik.
“Melalui forum ini, kami ingin menyerap langsung aspirasi masyarakat, menyatukan pandangan, sekaligus menemukan solusi terbaik demi peningkatan kualitas layanan di RSUD Sinjai,” kata dr. H. Kahar.
Bupati Ratnawati menambahkan, FKP menjadi ruang dialog penting untuk meramu masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar melahirkan action plan yang terukur dan berdampak nyata.
“Forum ini bukan sekadar diskusi, melainkan langkah konkret untuk memastikan pelayanan publik, khususnya kesehatan, berjalan sesuai standar minimal maupun maksimal yang diharapkan masyarakat,” ujarnya.
Ratnawati juga menekankan pentingnya rasa aman dan nyaman sebagai fondasi pelayanan kesehatan yang bermutu. Menurutnya, Sinjai berkomitmen menjaga integritas dan konsistensi layanan publik yang terpadu.
"Saya sangat mengharapkan partisipasi aktif Bapak/Ibu sekalian untuk memberikan masukan, kritik yang konstruktif, maupun usulan konkrit agar dokumen ini benar-benar memperkaya pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan,” katanya.
Mengusung tema “Mendengar dengan Hati, Melayani dengan Ramah: RSUD Sinjai Prima untuk Sinjai”, forum ini dihadiri Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa selaku Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD, unsur Forkopimda, Kepala Dinas Kesehatan dr. Emmy Kartahara Malik, serta Kabag Organisasi Setdakab Sinjai.
Hadir pula pejabat kecamatan, lurah, kepala puskesmas, perwakilan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, organisasi masyarakat, LSM, hingga media. [Ikhlas/Sudirman]
