RAKYATSATU.COM, BONE - Pemerintah Kabupaten Bone mendapat anggaran sekitar Rp2 miliar untuk merenovasi gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur. Gedung itu disulap menjadi lokasi transit siswa Sekolah Rakyat dengan konsep sekolah berasrama atau boarding school.
Sekolah Rakyat Terintegrasi resmi beroperasi ditandai pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) oleh Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, didampingi Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, Senin, 29 September 2025.
Kegiatan berlangsung di Aula BLK Bone, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, yang kini difungsikan sebagai pusat belajar sekaligus transit siswa boarding.
“Alhamdulillah, bantuan Rp2 miliar untuk renovasi gedung BLK sudah dimanfaatkan. Program ini bukti nyata kepedulian pemerintah dalam menghadirkan pendidikan gratis bagi anak-anak Bone, khususnya dari keluarga kurang mampu,” kata Asman.
Sekolah Rakyat Terintegrasi menampung 100 siswa, terdiri atas 50 siswa SD, 25 siswa SMP, dan 25 siswa SMA. Semuanya berasal dari keluarga prasejahtera yang menghadapi keterbatasan biaya pendidikan.
Peresmian turut dihadiri Dandim 1407 Bone, Kepala Dinas Sosial Bone, Kasatpol PP Bone, camat, serta tamu undangan lain. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap lahirnya model pendidikan alternatif berbasis sosial ini.
Lebih dari sekadar sekolah, Sekolah Rakyat Terintegrasi diharapkan menjadi jawaban atas keresahan masyarakat terhadap biaya pendidikan yang kian membebani. Dengan konsep gratis dan terintegrasi, anak-anak kurang mampu kini bisa belajar dalam suasana yang sama tanpa sekat ekonomi.
“Kami ingin memastikan setiap anak Bone berhak mendapat pendidikan bermutu. Sekolah Rakyat adalah wujud komitmen pemerintah membuka jalan menuju masa depan lebih baik,” tegas Asman.
Dengan beroperasinya sekolah ini, Kabupaten Bone mencatat langkah penting dalam pemerataan akses pendidikan. Program tersebut juga diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain menghadirkan sekolah serupa.
Bupati Asman menegaskan program ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin pendidikan masyarakat kurang mampu.
“Bantuan ini patut disyukuri. Ini memberi ruang bagi anak-anak kurang mampu memperoleh pendidikan gratis berbasis boarding school. Kami akan kawal agar tepat sasaran dan bermanfaat,” ujarnya.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan menjadi jembatan bagi anak-anak yang sebelumnya terputus dari dunia sekolah untuk meraih masa depan lebih cerah.
Kepala Dinas Sosial Bone, Drs. A. Mappangara, mengungkapkan antusiasme masyarakat sangat tinggi. “Animo masyarakat luar biasa,” katanya.
Sesuai konsep boarding school, siswa wajib tinggal di asrama. Orang tua pun menandatangani pernyataan kesediaan anaknya diasramakan. Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR mengalokasikan Rp1,8 miliar untuk renovasi gedung BLK ditambah anggaran perabotan. Gedung bertingkat itu difungsikan sebagai asrama dengan dapur, ruang makan, hingga sumur bor.
“Ini tidak datang begitu saja, tapi berkat peran Bupati Bone yang punya jaringan kuat hingga ke pusat,” ujar Mappangara.
Sekolah Rakyat juga akan hadir di Rompe, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riattang Timur. Proyek ini dimulai tahun ini dengan anggaran Rp210 miliar, terdiri Rp180 miliar untuk fisik dan Rp30 miliar untuk perabotan. Targetnya, sebelum tahun ajaran baru dimulai sekolah sudah bisa digunakan.
Standar Sekolah Rakyat dipatok tinggi. Guru wajib fasih berbahasa Inggris dengan sertifikat TOEFL. Perekrutan dilakukan pemerintah pusat, memungkinkan hadirnya pengajar dari luar daerah.
Dari sisi pembiayaan, setiap siswa didukung anggaran sekitar Rp4–5 juta per bulan untuk kebutuhan makan hingga asrama.
Selain di Bone, Sekolah Rakyat juga direncanakan berdiri di Bakunge. Program ini bagian dari agenda Pemprov Sulawesi Selatan dan terbuka bukan hanya untuk warga Bone, tapi juga bagi anak-anak dari seluruh kabupaten di Sulsel yang membutuhkan akses pendidikan. [Ikhlas /Sugi]
