 |
| Dr. H. Sulthani, S.H., M.H. |
RAKYATSATU.COM, PAREPARE — Polemik pembangunan sebuah sekolah swasta di kawasan Soreang, Kota Parepare, terus menuai perhatian. Dr. H. Sulthani, S.H., M.H., kuasa hukum Komunitas Warga Muslim Soreang, mengingatkan Pemerintah Kota Parepare agar tidak mengabaikan rasa keadilan umat muslim yang merupakan mayoritas di sekitar lokasi pembangunan.
“Dominasi umat muslim di lingkungan tersebut semestinya menjadi bahan pertimbangan serius. Bila Pemkot tidak menerbitkan izin operasional sekolah itu, bukan berarti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau bersikap diskriminatif,” ujar Sulthani, Kamis (11/7/2025).
Ia menilai langkah Pemkot Parepare bisa dianggap sebagai bentuk kehati-hatian dan sikap adil terhadap aspirasi warga.
"Ini bukan soal intoleransi, tapi justru mengedepankan prinsip saling menghargai. Pihak pengelola sekolah seharusnya juga melakukan introspeksi, apakah telah menunjukkan sikap toleran dengan membangun di lingkungan mayoritas muslim," tegasnya.
Lebih jauh, Sulthani mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil investigasi timnya, diduga terdapat ketidaksesuaian dalam berita acara yang ditandatangani warga sekitar. "Ada indikasi pelanggaran hukum dalam proses penerbitan izin. Karena itu, perlu diuji secara hukum," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini komunitas warga muslim tengah mengkonsolidasikan langkah hukum dan politik untuk menuntut kepastian dan keadilan atas pembangunan sekolah tersebut. (Ikhlas/Amd)
