 |
| Salam komando Bupati dan Ketua DPRD Sinjai pada penyerahan Ranperda / Foto : Pemkab Sinjai |
Kedua Ranperda itu disebutnya sebagai respons visioner terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang kian kompleks. Ia menilai, inisiatif legislatif ini tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga selaras dengan kerangka regulasi nasional.
“Ranperda disabilitas merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sedangkan Ranperda cadangan pangan sejalan dengan arah kebijakan Presiden dalam Asta Cita,” kata Ratnawati dalam Rapat Paripurna Istimewa, Jumat malam, 20 Juni 2025.
Pemerintah Kabupaten, kata Ratnawati, akan membentuk unit khusus penyandang disabilitas dan unit lintas sektor untuk menjamin implementasi Perda tidak berhenti di meja legislasi.
Ia menegaskan bahwa Ranperda cadangan pangan memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok di tengah risiko inflasi dan gangguan distribusi. “UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mesti jadi pijakan utama,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut juga menjadi ajang Bupati menyerahkan dua Ranperda lainnya dari pihak eksekutif: Ranperda tentang RPJMD 2025–2030 sebagai arah pembangunan jangka menengah daerah, serta Ranperda Penyertaan Modal kepada Perusda Tirta Sinjai Bersatu guna memperkuat layanan air bersih.
Keempat Ranperda ini akan dibahas secara lintas sektor antara eksekutif dan legislatif, dengan target melahirkan Perda yang aplikatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. [Ikhlas/Sudirman]
